10 Alasan Utama Dunia Islam Harus Menolak Dewan Perdamaian Trump

Runyamnya lagi, dana untuk pembangunan Gaza diambil dari anggota Dewan Perdamaian (termasuk Indonesia) sebesar satu milyar USD (hampir Rp16,8 triliun, red). Jika ada 30 negara anggota berarti telah terkumpul 30 milyar USD. Jumlah dana yang lebih dari cukup untuk membangun Gaza yang mewah.

Rencana ini jelas bertujuan semakin menghilangkan hak dan kesempatan bagi warga Palestina di Gaza. Rencana tersebut di satu sisi merupakan bisnis properti mewah untuk mereka yang punya uang. Di sisi lain, akan menjadi alasan menyingkirkan warga Gaza dari kampung halamannya. Bergabung dengan Dewan Perdamaian adalah partisipasi nyata dalam mengusir warga Gaza dari kampung halamannya.

Empat, Gaza adalah Palestina dan Palestina adalah Gaza. Karenanya dengan sengaja tidak melibatkan pemerintahan Palestina, bahkan tanpa Hamas karena terlanjur dilabel sebagai organisasi teroris, adalah bukti paling nyata bahwa pendirian Dewan Perdamaian merupakan bentuk marginalisasi perjuangan bangsa Palestina yang tertujuan melanggengkan penjajahan Zionis Israel. Mengambil bagian dalam Dewan Perdamaian adalah bentuk “complicit” (keterlibatan) dalam melemahkan perjuangan Palestina dan melanggengkan penjajahan Zionis.

Lima, selain tidak melibatkan Palestina di Dewan Perdamaian ini, yang paling konyol pula adalah masuknya Benjamin Netanyahu, pelaku Genosida Gaza dan penjahat perang sebgagai anggota. Dan nyatanya yang paling bisa mempengaruhi Trump dalam kebijakan adalah Netanyahu. Tentu hal ini lebih dari cukup untuk menjadi alasan untuk tidak bergabung Board of Peace. Sebaliknya bergabung dengan Dewan menjadi bagian dari BOP berarti mendukung pelaku genosida dan penjahat perang.

Enam, Piagam Dewan Perdamaian sama sekali tidak menyebut Gaza atau Palestina, apalagi menyebut permasalahan yang paling mendasar; Kemerdekaan Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan Dewan Perdamaian ini tidak sama sekali bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan paling mendasar, yaitu kemerdekaan Palestina. Menjadi bagian dari Dewan Keamanan adalah menjadi bentuk kebodohan yang disengaja atau tidak disengaja.

Tujuh, Penggunaan kata “perdamaian” seringkali dimanipulasi untuk menutupi kejahatan penjajah Zionis di Palestina. Hal yang sama dengan mempopulerkan kata “konflik” dalam kaitan permasalahan Palestina. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah “penjajahan”. Ada yang “menjajah” (Zionis Israel) dan ada yang terjajah (bangsa Palestina).

Karenanya perdamaian bukan dengan mengakui penjajah, apalagi menjamin keamanannya. Hanya logika terbalik yang memahami bahwa perdamaian akan terjadi dengan menjamin keamanan penjajah. Mengambil bagian dalam Dewan Perdamaian ini adalah bentuk justifikasi bahkan dukungan kepada penjajah.

Delapan, Dewan Perdamaian secara penuh (absolute) dikendalikan oleh Donald Trump secara pribadi. Semua kebijakan, termasuk penentuan siapa yang diterima atau ditolak jadi anggota ditentukan oleh Donald Trump. Dan lebih runyam lagi, posisi Donald Trump ini tidak memiliki batas waktu. Pada sisi lain, anggota-anggota Dewan Perdamaian adalah kepala negara atau kepala pemerintahan yang dipimpin oleh Donald Trump. Menjadi bagian Dewan Perdamaian berarti ikut mendukung Donald Trump menjadi diktator dunia.

Sembilan, Penolakan negara-negara besar Eropa seperti Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol, dan lain-lain menunjukkan jika Dewan Perdamaian hanya menjadi mainan Trump untuk kepentingan pribadi dan kroninya, bukan solusi bagi Gaza dan bangsa Palestina. Eropa sadar bahwa kemungkinan untuk memainkan peranan sangat kecil bahkan nihil. Terlebih lagi anggota dari negara-negara kerkembang seperti Indonesia. Menjadi bagian Dewan Perdamaian adalah bentuk kenaifan yang nyata.

Sepuluh, mungkin ini yang sangat fatal dan berbahaya. Bahwa anggota Dewan Perdamaian pada masa mendatang akan dibujuk atau disuap, bahkan dipaksa, menjadi bagian dari apa yang sebut “Abraham Accord” mengakui Israel dan membangun hubungan diplomasi dengan negara penjajah itu. Mengambil bagian dalam Dewan Perdamaian adalah keputusan yang tidak matang dan berbahaya.

Itulah sebagian dari pertimbangan-pertimbangan yang runyam bagi negara-negara Islam, termasuk Indonesia, menjadi anggota Dewan Perdamaian Donald Trump. Harapannya, negara-negara Islam, apalagi Indonesia yang memiliki falsafah dalam kebijakan hubungan luar negeri “bebas aktif”, memegang independensi dan konsisten dengan perjuangan bangsa Palestina; melepaskan diri dari penjajahan zionis Israel dan merdeka sebagai negara berdaulat penuh.

Negara-negara Islam jangan jadi pecundang dan rela bersujud pada keangkuhan dan kesemena-menaan Donald Trump.[]

Manhattan City, 26 Januari 2026

*A Proud New Yorker Al-Kajangi