Bagaimana Iran Melawan Perang yang Dipaksakan?

Oleh: Mahjoob Zweiri, Akademisi dan analis politik senior yang mengkhususkan diri pada Iran dan Politik Timur Tengah.

Dalam wacana politik Iran, konflik besar sering disebut sebagai “perang yang dipaksakan” — perang yang diyakini Iran dipaksakan kepadanya oleh kekuatan eksternal, bukan dipilih oleh Teheran. Para pemimpin Iran mengidentifikasi tiga konflik dalam istilah ini: Perang Iran–Irak (1980–1988), Perang Dua Belas Hari yang dilancarkan Israel pada Juni 2025 dan kemudian diikuti Amerika Serikat, serta perang saat ini yang dimulai pada 28 Februari 2026 ketika Israel dan AS melancarkan serangan terhadap Iran.

Jarak 45 tahun antara konflik pertama dan kedua mencerminkan ciri penting dalam pandangan strategis Iran. Terlepas dari retorika dan demonstrasi kesiapan militernya, kepemimpinan politik dan militer negara itu secara historis berusaha menghindari perang langsung karena biaya politik dan ekonomi yang sangat besar.

Pola ini juga mencerminkan kecenderungan yang lebih dalam di kalangan kepemimpinan: keengganan terhadap situasi yang mengejutkan atau yang membuat mereka merasa tidak siap. Respons Iran terhadap Arab Spring, misalnya, ditandai kebingungan karena gelombang pemberontakan tersebut mengejutkan kepemimpinan. Rasa terkejut serupa juga membentuk reaksinya terhadap serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober.

Budaya strategis ini membantu menjelaskan respons Iran terhadap perang saat ini: alih-alih mencari kemenangan mutlak, prioritas Teheran adalah memastikan bahwa setiap upaya untuk menggulingkannya membawa biaya regional dan global yang sangat mahal.

Preferensi Iran untuk menghindari konfrontasi militer langsung juga terlihat dalam hubungannya dengan kekuatan Barat. Kekhawatiran tentang program nuklir Iran meningkat pada Agustus 2002, ketika gambar pertama fasilitas nuklir Natanz dipublikasikan. Pada tahun-tahun berikutnya, pejabat Iran terlibat dalam berbagai putaran negosiasi — pertama dengan kekuatan Eropa: Inggris, Prancis, dan Jerman, dan kemudian dengan kelompok P5+1: AS, Rusia, China, Inggris, dan Prancis, bersama Jerman. Negosiasi ini mencerminkan preferensi lama Teheran untuk mengelola konfrontasi melalui diplomasi daripada konflik militer langsung.

Situasi berubah drastis ketika AS, di bawah pemerintahan pertama Donald Trump, menarik diri dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada Mei 2018. Sejak saat itu, Washington mengadopsi sikap yang jauh lebih agresif terhadap Iran, sementara Israel sangat mendukung garis keras ini dan terus mendorong opsi militer terhadap program nuklir Iran.

Ketegangan meningkat lebih jauh pada Januari 2020 dengan pembunuhan Qassem Soleimani, yang secara luas dipandang sebagai arsitek strategi regional Iran dan hubungannya dengan apa yang disebut “poros perlawanan”. Serangan tersebut menandai eskalasi dramatis dalam konfrontasi antara Washington dan Teheran dan memicu kekhawatiran akan perang regional yang lebih luas.

Pembunuhan itu disertai kampanye ekonomi yang semakin intensif terhadap Iran melalui kebijakan yang dikenal sebagai “tekanan maksimum”. Kampanye ini tidak hanya menargetkan Iran secara eksternal; ia juga membentuk ulang lanskap politik dan ekonomi internal negara itu. Tekanan ekonomi memperdalam ketidakstabilan domestik Iran, memicu protes dan meningkatkan ketegangan antara negara dan publik.

Bersama-sama, perkembangan ini memperkuat keyakinan Teheran bahwa AS dan Israel sedang menyiapkan landasan untuk konfrontasi militer dengannya.

Percepatan opsi militer sebagian besar dapat ditelusuri ke peristiwa 7 Oktober. Setelah serangan hari itu terhadap Israel, para pemimpin Israel berargumen bahwa dukungan Iran terhadap Hamas membuatnya secara tidak langsung bertanggung jawab. Sejak saat itu, Iran semakin muncul dalam daftar target strategis utama Israel.

Israel mulai mendorong perluasan konflik untuk secara langsung melibatkan Iran, pertama dengan melemahkan Hizbullah, sekutu regional terkuat Iran. Ini diikuti serangkaian konfrontasi antara Israel dan jaringan regional Iran.

Ketegangan langsung meningkat pada April 2024 setelah pengeboman konsulat Iran di Damaskus, yang secara luas dipandang sebagai serangan langsung Israel terhadap personel Iran.

Bentrokan-bentrokan ini menyerupai operasi pendahuluan menjelang Juni 2025, ketika Israel, dengan dukungan AS, meluncurkan apa yang dipandang Iran sebagai perang nyata terhadapnya. Dari perspektif Teheran, perang itu merupakan upaya Israel untuk memaksakan aturan keterlibatan baru berdasarkan keyakinan bahwa Iran dan sekutu regionalnya telah melemah. Konflik berakhir dengan serangan Israel terhadap tiga fasilitas nuklir utama Iran: Fordow, Isfahan, dan Natanz.