Tamu Palestina Ditolak Masuk Indonesia, Wakil Wantim MUI: Rezim Prabowo Cenderung Lebih Bersahabat dengan AS dan Israel
Bogor (SI Online) – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi, mengecam penolakan terhadap delegasi Palestina yang dikabarkan tidak dapat masuk ke Indonesia.
Kiai Muhyiddin menilai sikap tersebut mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang semakin tidak jelas dalam menyikapi isu Palestina dan hubungan internasional.
“Rezim Prabowo Subianto semakin tak jelas arahnya dan ada kecenderungan lebih bersahabat dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.” kata Kiai Muhyiddin dalam keterangannya pada Rabu (6/5/2026).
Baca juga: Kecam Penolakan Tamu Palestina ke Indonesia, Habib Rizeq Minta Pemerintah Keluar dari BOP
Menurutnya, citra Indonesia di mata dunia internasional semakin tidak jelas. Ia mengatakan rakyat Indonesia pada dasarnya tetap mendukung perjuangan bangsa Palestina, namun pemerintah dinilai justru mengambil langkah yang berbeda.
“Citra Indonesia semakin tak jelas, rakyat mendukung setia perjuangan bangsa Palestina tapi rezim bermanuver memadamkannya,” katanya.
Kiai Muhyiddin juga menyinggung soal delegasi Hamas yang sebelumnya diterima secara resmi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, namun disebut tidak dapat memasuki Indonesia.
“Delegasi Hamas yang diterima dengan hamparan karpet merah oleh PM Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, ternyata tak bisa masuk ke Indonesia atas arahan penguasa RI yang sudah akrab dengan Amerika pelindung Zionis global,” ujarnya.
Ia menilai sikap tersebut kontra produktif dan dapat merusak citra Indonesia di forum internasional. Kiai Muhyiddin mempertanyakan posisi Indonesia yang ingin berperan sebagai mediator perdamaian, namun dinilai masih berada dalam pengaruh kebijakan Amerika Serikat.
“Bagaimana Jakarta bisa jadi mediator jika masih tetap berada di bawah ketiak Presiden Donald Trump,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti polemik terkait Board of Peace (BOP) yang menurutnya menuai penolakan luas dari masyarakat. Ia menilai pemerintah belum memahami aspirasi publik secara bijak.
“Gelombang penolakan rakyat tentang Board Of Peace dari begitu banyak kalangan ternyata belum dipahami dengan bijak oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.
Kiai Muhyiddin menambahkan, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah karena adanya perbedaan antara pidato dan kebijakan di lapangan.
“Rakyat semakin apatis dan cenderung kehilangan trust kepada Presiden akibat perbedaan antara pernyataan dalam ceramah dengan kebijakan nyata di lapangan,” katanya.
Ia juga menyebut kondisi nasional saat ini dinilai belum menunjukkan perubahan positif. “Hampir dua tahun Indonesia di bawah kendalinya, belum ada perubahan positif yang nyata dan kondisi nasional semakin kacau,” pungkasnya. []
