Pergeseran Peta Politik AS, Momentum Emas bagi Kemerdekaan Palestina

Oleh: George Zeidan*

Pada 5 Agustus, kandidat progresif Abdul El-Sayed memenangi pemilihan pendahuluan Partai Demokrat untuk Senat AS di Michigan. Ia berhasil mengalahkan Haley Stevens yang disokong penuh oleh elite Partai Demokrat.

Pertarungan ini mencerminkan kian tajamnya keretakan internal Partai Demokrat terkait dukungan terhadap Israel. El-Sayed, sebagaimana politisi progresif lainnya, merupakan kritikus vokal terhadap Israel dan secara terbuka menyuarakan solidaritas bagi perjuangan Palestina. Sebaliknya, Stevens didukung penuh oleh kelompok lobi Political Action Committees (PAC) pro-Israel.

Selama bertahun-tahun, banyak pihak di Israel menganggap dukungan dwipartai yang tak tergoyahkan di Washington akan terus menjadi tumpuan strategi politik mereka, tak peduli siapa pun yang menduduki Gedung Putih. Namun, menginjak pertengahan dekade ini, konsensus dwipartai untuk mendukung Israel di AS mulai tergerus.

Dalam situasi ini, bangsa Palestina memiliki peluang langka untuk mentransformasikan pergeseran sentimen publik tersebut menjadi tekanan politik berkelanjutan. Langkah ini penting guna mendorong kebijakan yang mampu mengakhiri pendudukan Israel serta mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi Palestina.

Menurut survei Pew Research Center yang dirilis April lalu, sebanyak 60 persen orang dewasa di AS kini berpandangan negatif terhadap Israel. Persepsi negatif tersebut tampak sangat menonjol di kalangan generasi muda Amerika.

Tren ini memang tidak boleh ditafsirkan sebagai pergeseran menyeluruh menuju dukungan mutlak bagi hak-hak Palestina. Kendati demikian, fenomena ini menunjukkan bahwa asumsi politik lama mengenai dukungan tanpa syarat untuk Israel semakin rapuh.

Pergeseran ini juga terlihat jelas di dalam konstituensi yang secara tradisional pro-Israel. Jajak pendapat J Street pada Maret 2026 menemukan bahwa 70 persen warga Yahudi Amerika menolak bantuan militer dan finansial tanpa syarat kepada Israel.

Bahkan di kalangan pemilih Partai Republik dan umat Kristen konservatif, yang secara historis mendukung hubungan erat AS-Israel, pandangan kritis terhadap Israel terus berkembang.

Meskipun arah politik Partai Demokrat di masa depan masih dinamis, kian sulit membayangkan calon presiden dari Demokrat yang kurang kritis terhadap kebijakan Israel dibanding generasi kepemimpinan partai sebelumnya. Sementara itu, berbagai inisiatif di Kongres—seperti usulan undang-undang untuk menghentikan bantuan AS ke Israel—membuktikan bahwa perdebatan yang dahulu dianggap tabu kini telah masuk ke arus utama.

Para pembuat kebijakan di Israel semakin sadar bahwa dukungan dwipartai Amerika tidak lagi bisa dijamin. Tokoh-tokoh oposisi secara terbuka mengkritik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena dinilai merusak konsensus tersebut akibat menyeret Israel terlalu jauh ke salah satu kubu politik Amerika.

Namun, belum ada bukti bahwa kelompok oposisi Israel memiliki pendekatan yang berbeda secara fundamental terkait konflik itu sendiri. Pemerintahan terakhir yang dibentuk tanpa Netanyahu, terlepas dari koalisi politiknya yang lebih luas, tetap melanjutkan kebijakan yang merusak hak-hak Palestina meski dibungkus dengan retorika berbeda.

Bagi bangsa Palestina, perubahan peta politik Amerika saja tidak akan otomatis membuahkan hasil berbeda di lapangan. Mereka membutuhkan strategi yang koheren dalam berinteraksi dengan AS—sebuah strategi yang dibangun di atas tujuan kebijakan yang jelas dan realistis, bukan sekadar aspirasi umum.