Pergeseran Peta Politik AS, Momentum Emas bagi Kemerdekaan Palestina

Oleh: George Zeidan* Pada 5 Agustus, kandidat progresif Abdul El-Sayed memenangi pemilihan pendahuluan Partai Demokrat untuk Senat AS di Michigan. Ia berhasil mengalahkan Haley Stevens yang disokong penuh oleh elite Partai Demokrat. Pertarungan ini mencerminkan kian tajamnya keretakan internal Partai Demokrat terkait dukungan terhadap Israel. El-Sayed, sebagaimana politisi progresif lainnya, merupakan kritikus vokal terhadap Israel dan secara terbuka menyuarakan solidaritas bagi perjuangan Palestina. Sebaliknya, Stevens didukung penuh oleh kelompok lobi Political Action Committees (PAC) pro-Israel. Selama bertahun-tahun, banyak pihak di Israel menganggap dukungan dwipartai yang tak tergoyahkan di Washington akan terus menjadi tumpuan strategi politik mereka, tak peduli siapa pun yang menduduki Gedung Putih. Namun, menginjak pertengahan dekade ini, konsensus dwipartai untuk mendukung Israel di AS mulai tergerus. Dalam situasi ini, bangsa Palestina memiliki peluang langka untuk mentransformasikan pergeseran sentimen publik tersebut menjadi tekanan politik berkelanjutan. Langkah ini penting guna mendorong kebijakan yang mampu mengakhiri pendudukan Israel serta mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi Palestina. Menurut survei Pew Research Center yang dirilis April lalu, sebanyak 60 persen orang dewasa di AS kini berpandangan negatif terhadap Israel. Persepsi negatif tersebut tampak sangat menonjol di kalangan generasi muda Amerika. Tren ini memang tidak boleh ditafsirkan sebagai pergeseran menyeluruh menuju dukungan mutlak bagi hak-hak Palestina. Kendati demikian, fenomena ini menunjukkan bahwa asumsi politik lama mengenai dukungan tanpa syarat untuk Israel semakin rapuh. Pergeseran ini juga terlihat jelas di dalam konstituensi yang secara tradisional pro-Israel. Jajak pendapat J Street pada Maret 2026 menemukan bahwa 70 persen warga Yahudi Amerika menolak bantuan militer dan finansial tanpa syarat kepada Israel. Bahkan di kalangan pemilih Partai Republik dan umat Kristen konservatif, yang secara historis mendukung hubungan erat AS-Israel, pandangan kritis terhadap Israel terus berkembang. Meskipun arah politik Partai Demokrat di masa depan masih dinamis, kian sulit membayangkan calon presiden dari Demokrat yang kurang kritis terhadap kebijakan Israel dibanding generasi kepemimpinan partai sebelumnya. Sementara itu, berbagai inisiatif di Kongres—seperti usulan undang-undang untuk menghentikan bantuan AS ke Israel—membuktikan bahwa perdebatan yang dahulu dianggap tabu kini telah masuk ke arus utama. Para pembuat kebijakan di Israel semakin sadar bahwa dukungan dwipartai Amerika tidak lagi bisa dijamin. Tokoh-tokoh oposisi secara terbuka mengkritik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena dinilai merusak konsensus tersebut akibat menyeret Israel terlalu jauh ke salah satu kubu politik Amerika. Namun, belum ada bukti bahwa kelompok oposisi Israel memiliki pendekatan yang berbeda secara fundamental terkait konflik itu sendiri. Pemerintahan terakhir yang dibentuk tanpa Netanyahu, terlepas dari koalisi politiknya yang lebih luas, tetap melanjutkan kebijakan yang merusak hak-hak Palestina meski dibungkus dengan retorika berbeda. Bagi bangsa Palestina, perubahan peta politik Amerika saja tidak akan otomatis membuahkan hasil berbeda di lapangan. Mereka membutuhkan strategi yang koheren dalam berinteraksi dengan AS—sebuah strategi yang dibangun di atas tujuan kebijakan yang jelas dan realistis, bukan sekadar aspirasi umum. Meningkatnya jumlah figur progresif di arus utama politik dan lembaga legislatif memaksa elite Partai Demokrat untuk mengevaluasi ulang kebijakan mereka. Fleksibilitas politik ini menciptakan peluang besar untuk menempatkan pengakuan atas negara Palestina di pusat agenda kampanye Partai Demokrat. Pada saat yang sama, bangsa Palestina harus memperjuangkan agenda kebijakan yang lebih luas dan terstruktur. Agenda tersebut meliputi akuntabilitas di bawah hukum internasional, pemulihan akses kemanusiaan melalui UNRWA (lembaga UN untuk pengungsi Palestina), serta penegakan hukum AS yang ada seperti Leahy Laws—hukum yang melarang bantuan AS mengalir ke unit militer asing yang diduga melanggar HAM. Agenda strategis ini juga mencakup rekonstruksi Gaza serta penghentian berbagai kebijakan yang melanggengkan pendudukan permanen. Langkah ini menuntut kesadaran bahwa keselarasan pandangan tidak akan pernah mencapai angka sempurna di setiap isu. Membangun koalisi yang berkelanjutan membutuhkan kelapangan dada untuk menerima kesepakatan parsial, sembari tetap teguh memegang prinsip-prinsip utama. Namun, gerakan perjuangan Palestina tidak boleh membatasi diri hanya dengan merangkul Partai Demokrat. Di internal Partai Republik, mulai tumbuh kesadaran di beberapa kalangan bahwa dukungan tanpa syarat kepada Israel justru merugikan kepentingan AS. Tokoh-tokoh berpengaruh kian gencar menyoroti bahwa kegagalan dalam konflik Iran dipicu oleh kebijakan Israel. Pendekatan terhadap kelompok ini tentu harus menggunakan formula berbeda. Diskusi mengenai hak-hak Palestina dengan kalangan Republik dapat masuk melalui narasi akuntabilitas, tanggung jawab fiskal, stabilitas regional, serta kepentingan nasional AS. Sementara itu, komunikasi dengan umat Kristen evangelis membutuhkan pendekatan teologis yang mendalam. Dalam hal ini, peran tokoh seperti Pendeta Munther Isaac yang berbasis di Betlehem menjadi sangat krusial untuk mendobrak narasi yang didasarkan pada klaim hak eksklusif atas tanah Palestina. Ujian utamanya adalah bagaimana bangsa Palestina merespons pergeseran yang sedang terjadi di kubu kanan Amerika. Di sebagian kelompok MAGA (Make America Great Again), skeptisisme terhadap Israel sering kali bukan didorong oleh dukungan atas hak-hak Palestina, melainkan oleh penolakan terhadap pengaruh Israel dalam kebijakan AS. Dalam beberapa kasus, argumen ini beririsan dengan teori konspirasi antisemitik sehingga menciptakan kompleksitas dan risiko tersendiri. Strategi Palestina juga harus memperhitungkan makin besarnya pengaruh negara-negara Teluk di Washington dan diplomasi global. Negara-negara seperti Arab Saudi telah menjadi mitra regional yang sangat penting bagi AS, di mana kapasitas mereka dalam menentukan arah diplomasi kian meluas. Asumsi bahwa normalisasi hubungan negara Arab dengan Israel dapat berjalan tanpa menghentikan pendudukan dan tanpa mewujudkan kemerdekaan Palestina makin sulit dipertahankan. Terlebih setelah meletusnya perang Gaza dan meluasnya ketidakstabilan kawasan di sekitar isu Iran. Oleh karena itu, bangsa Palestina harus bekerja sama dengan mitra Teluk untuk menerjemahkan pengaruh regional tersebut menjadi strategi diplomasi yang terkoordinasi. Strategi ini harus menempatkan penghentian pendudukan, pengakuan negara Palestina, dan hak-hak politik sebagai pusat dari setiap kesepakatan regional di masa depan. Struktur kekuasaan yang ada memang masih akan menentukan kondisi dalam jangka pendek. Namun, perubahan generasi, pengawasan yang kian ketat terhadap kebijakan AS, serta debat yang makin intensif di kedua partai telah membuka celah politik bagi Palestina yang tidak pernah ada beberapa tahun lalu. Apakah celah politik tersebut mampu melahirkan akuntabilitas yang lebih besar dan membuka jalan baru menuju perdamaian, sangat bergantung pada advokasi yang konsisten, pesan yang terarah, serta pembentukan koalisi yang solid. [] *George Zeidan adalah direktur wilayah untuk Carter Center di Israel dan Palestina. Ia merupakan salah satu pendiri Right to Movement Palestine, sebuah inisiatif yang memanfaatkan olahraga untuk menyuarakan realitas kehidupan rakyat Palestina di bawah pendudukan. Sumber: Al Jazeera

SHARE:

Artikel Terkait

Abdul El-Sayed, Calon Senator Muslim Pertama AS yang Janji Setop Bantuan ke Israel

Politisi Muslim Abdul El-Sayed Menangkan Pemilihan Pendahuluan Senat di Michigan

Libas Dana Rp900 Miliar AIPAC, Abdul El-Sayed Menangkan ‘Primary’ Senat AS di Michigan

Trump Ulangi Semua Kesalahan AS di Afghanistan

Bagaimana Netanyahu Kehilangan Amerika?

Pengaruh Lobi Zionis Pudar, Politisi Amerika Mulai Tinggalkan AIPAC