Parmusi Gelar Muktamar IV Secara Virtual, Dibuka Jokowi dari Istana Bogor
Jakarta (SI Online) – Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) menggelar Muktamar IV secara virtual, Sabtu (26/9/2020). Agenda lima tahunan itu dibuka oleh Presiden Jokowi dari Istana Bogor, Jawa Barat tepat pukul 09.00 WIB.
Ketua Umum PP Parmusi H. Usamah Hisyam menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi yang telah hadir membuka Muktamar IV Parmusi. Apalagi Usamah mengaku selama lima tahun ini telah Presiden Jokowi membuka ruang dialog dengan Parmusi.
Usamah menjelaskan, Muktamar IV menjadi pertanda berakhirnya amanah, tugas dan tanggung jawab yang diemban pengurus masa bakti 2015-2020.
“Sebagai ketua umum, pemegang amanah tertinggi Muktamar, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran pengurus yang telah bekerja keras demi terwujudnya cita-cita perjuangan organisasi,” kata Usamah.
Ada sejumlah hal yang disampaikan Usamah kepada Presiden Jokowi. Di antaranya adalah tentang perkembangan Gerakan Dakwah Desa Madani yang berjalan positif di sejumlah daerah.
“Dalam tiga tahun terakhir, sejumlah pilot project Desa Madani telah dikembangkan PARMUSI. Hasilnya sangat positif. Para dai di lapangan sibuk dengan kegiatan konstruktif, membina dan mendampingi masyarakat. Penguatan imtak warga diharapkan melahirkan warga yang berahlak mulia, mencegah kriminalitas penyebaran dan penggunaan narkoba, bahkan ada juga para dai yang berkolaborasi dengan aparat kepolisian menjadi dai Kamtibmas,” ungkap Usamah.
Usamah juga menyoroti persoalan politik Tanah Air. Dalam konsep negara modern, kata Usamah, tiga pilar utama negara yakni pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil, seyogyanya harus berkolaborasi, bekerja sama saling mendukung, memiliki kesetaraan, duduk sederajat untuk bersatu menyelesaikan semua persoalan negara.
Menurutnya, pemerintah harus membuka ruang dialog, agar tidak dituding otoriter, mendzalimi rakyat. Sebaliknya harus bersikap adil kepada rakyat. Sementara korporasi tak boleh mengkooptasi berbagai kebijakan pemerintah, sebaliknya mendukung langkah dan kebijakan yang ditempuh pemerintah.
“Demikian pula masyarakat sipil, tak boleh memanfaatkan situasi dan kondisi sulit nasional untuk menjatuhkan pemerintah, semata-mata karena tak sabar menahan syahwat politik,” tegasnya.
Di sisi lain, Parmusi merasa sangat keberatan terhadap kebijakan Kementerian Agama, yang menghapus konten jihad dari mata pelajaran fiqh (agama), termasuk gagasan sertifikasi para ustaz, dai atau penceramah.
Usamah menegaskan, kebijakan itu merupakan bentuk Islamofobia, karena pemahaman yang keliru terhadap makna dan esensi jihad. Sehingga kebijakan itu hanya melahirkan kebencian segolongan umat terhadap pemerintahan saat ini.
“Parmusi mengimbau Bapak Presiden, dapat segera menjembatani hal ini secara arif dan bijaksana kepada Menteri Agama, sehingga mampu tercipta hubungan harmoni antar kehidupan umat beragama, khususnya umat Islam sebagai penduduk terbesar di negeri ini, dan antar umat beragama dengan pemerintah,” tandasnya.
Muktamar IV Parmusi ini seharusnya dilaksanakan pada bulan Maret 2020 lalu. Meski sempat tertunda, namun Muktamar IV akhirnya dapat dilaksanakan secara virtual sebagai bentuk sikap Parmusi yang tanggap untuk memutus mata rantai potensi penyebaran wabah pandemi Covid-19 di Tanah Air.
Muktamar yang mengusung tema “Memperkokoh Connecting Muslim Melalui Gerakan Dakwah ‘Desa Madani Parmusi’ untuk Indonesia Maju” ini diikuti pimpinan-pimpinan Pengurus Pusat, Wilayah, Daerah, dan para ulama serta dai yang tergabung dalam Lembaga Dakwah Parmusi (LDP).
Perhelatan yang dilaksanakan Parmusi pada 25-28 September 2020 tersebut menjadi acara muktamar pertama yang digelar secara virtual oleh organisasi kemasyarakatan di Tanah Air.
Red: farah abdillah
