Pemerintah Dinilai Tak Sanggup, JK Dukung Vaksinasi Mandiri
Jakarta (SI Online) – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, M. Jusuf Kalla (JK) mendukung wacana vaksinasi mandiri untuk Covid-19 yang dikemukakan oleh pemerintah melalui Menteri kesehatan Budi G. Sadikin.
JK beralasan, vaksinasi mandiri membantu mempercepat program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah.
Menurut mantan Wapres itu, untuk mencapai target penyelsaian vaksinasi satu tahun, dibutuhkan memvaksin satu juta orang per hari dan itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa dibantu pihak swasta.
“Kita mendukung upaya vaksinasi secara mandiri atau gotong royong, karena ini akan mempercepat vaksinasi. Bila mau diselesaikan dalam waktu satu tahun, maka dibutuhkan vaksin setidaknya satu juta per hari dan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja,” ujar JK dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 Januari 2021.
JK menjelaskan yang dimaksud dengan vaksinasi mandiri adalah pihak perusahaan swasta memberikan vaksin sendiri untuk karyawannya. Dengan demikian diharapkan apabila hal tersebut dilakukan maka perusahaan tersebut akan bisa kembali bekerja dengan normal dan dapat segera melakukan pemulihan ekonomi. Selain itu vaksin mandiri juga dapat meringankan beban pemerintah.
“Jadi vaksinasi mandiri atau gotong royong ini termasuk membantu orang orang tidak mampu juga. Katakanlah pabrik rokok karyawannya sampai 25 ribu kalau vaksinnya ditanggung perusahaan, itu artinya gratis juga dan meringankan beban pemerintah dan rakyat,” kata dia.
Optimisme JK tersebut berdasarkan pengalaman ketika swab test hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan.
Saat swab test hanya dilakukan pemerintah, hasilnya baru diketahui setelah tujuh hari semenjak test dilakukan, sehingga orang yang ditest tersebut bisa menularkan lagi atau tertular. Namun ketika pihak swasta diperbolehkan ikut melakukan swab test, hanya dalam waktu delapan jam hasilnya bisa diketahui dengan biaya yang lebih murah.
Saat ini wacana vaksin mandiri dengan melibatkan swasta masih dikaji oleh pemerintah.
Juru bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, vaksin mandiri bersifat korporasi atau perusahaan yang menyediakan untuk seluruh karyawannya, tidak dibebankan untuk masing-masing individu.
red: a.syakira
