Memprihatinkan, Listrik Surplus tapi Masih Ada yang Gelap Gulita
Jakarta (SI Online) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta PLN mengedepankan pendekatan permintaan pasar (demand driven) dalam penyusunan strategi kelistrikan nasional dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang saat ini tengah digodog Pemerintah.
Secara khusus, PLN harus totalitas (all out) dan fokus melaksanakan program-program pemerataan listrik untuk menghapus ketimpangan listrik nasional.
“Pemerataan listrik ini adalah soal keadilan sosial. Negara harus menegakkan keadilan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan fungsi negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagai wujud dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin (22/03/2021).
Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini meminta Pemerintah bersungguh-sungguh menuntaskan masalah keadilan pasokan dan permintaan listrik ini.
Baca juga: Pasokan Listrik Surplus, tapi Masih Ada Daerah Gelap Gulita
Baca juga: Pasokan Nasional Sudah Surplus, Kenapa Pemerintah Masih Impor Listrik?
Ia menilai sangat tidak adil, bila saat usia kemerdekaan Indonesia sudah lebih dari 75 tahun dan terjadi kelebihan pasokan listrik lebih dari 30 persen, tetapi masih ada ratusan desa yang gelap-gulita, bahkan kita masih mengimpor listrik dari negeri tetangga.
“Seperti pepatah, tikus mati di lumbung padi. Ini adalah sebuah ironi, yang memprihatinkan,” singgung politisi senior PKS ini.
Mulyanto menyayangkan saat ini masih ada pihak yang ngotot meneruskan proyek pembangkit 35 ribu MW. Ia menilai Pemerintah harusnya renegosiasi dan menghentikan program pembangunan pembangkit 35 ribu MW, mengingat program tersebut menyedot anggaran PLN dan tidak diperlukan.
Mulyanto mendorong Pemerintah dan PLN mengalihkan sumber daya yang ada untuk fokus pada program peningkatan elektrifikasi nasional, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Berbagai program penambahan pembangkit, transmisi, distribusi termasuk subsidi bagi pemasangan listrik untuk pelanggan rumah tangga baru harus menjadi fokus prioritas untuk menggenjot program ini.
“Jangan membiarkan jurang ketimpangan listrik ini semakin menganga dalam dan melukai rasa keadilan nasional kita,” tegas Mulyanto.
