BKsPPI Minta Pemerintah Bina Remaja ‘SCBD’
Bogor (SI Online) – Arus globalisasi yang begitu deras telah banyak menyerap infiltrasi budaya Barat yang meracuni gaya hidup generasi muda, yang berefek kepada jauhnya generasi dari nilai-nilai Islam.
Fenomena Citayam Fashion Week (CFW) di wilayah Sudirman yang kini dikenal dengan sebutan ‘SCBD’ (Sudirman, Citayam, Bojonggede dan Depok) merupakan tren yang hadir dalam satu bulan ke belakang. Yaitu sekelompok remaja yang melakukan fashion show di trotoar jalan Dukuh Atas, Sudirman, Jakarta dengan berbagai pakaian dan mode dalam pertunjukan tersebut.
Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI) menilai, atas nama tren dan kreativitas tidak jarang melanggar norma agama, hukum dan adat ketimuran ala Indonesia.
“Oleh karenanya, pertama, BKsPPI mengajak para remaja ‘SCBD’ dalam hal kretivitas fashion hendaklah mengikat dengan nilai-nilai agama dan norma kesopanan,” kata Sekretaris Umum BKsPPI Dr Akhmad Alim Lc melalui pernyataan sikapnya yang diterima Suara Islam, Selasa (26/7/2022).
Kedua, BKsPPI mengajak para remaja ‘SCBD’ untuk menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban lalu-lintas disana, menghormati para pejalan kaki.
“Ketiga, BKsPPI mengajak para remaja ‘SCBD’ untuk menjaga shalat lima waktu, dan menjaga adab-adab Islami bagi remaja muslim,” lanjut Ustaz Alim.
Keempat, BKsPPI mengajak remaja ‘SCBD’ untuk berusaha menutup aurat, mensosialisasikan busana muslim, tidak tasyabuh menyerupai atau berperilaku LGBT dalam fashion show tersebut, tidak berpacaran, narkoba ataupun terjebak pergaulan bebas.
Kelima, BKsPPI menganjurkan para remaja ‘SCBD’ untuk tetap belajar, bersekolah dan menuntut ilmu, sehingga bertambah ilmu demi menyongsong generasi cemerlang di masa mendatang.
“Keenam, BKsPPI menganjurkan Pemerintah dan Pemda setempat untuk mendata data mereka para remaja ‘SCBD’, untuk dibina secara keilmuan, kerohanian sehingga tidak jatuh ketangan oknum-oknum yang ingin merusak generasi bangsa kita dengan LGBT dan hal lainnya,” jelas Ustaz Alim.
Terakhir, BKsPPI menganjurkan Pemerintah dan Pemda setempat untuk bermusyawarah dengan mereka terkait berbagai hal untuk kemaslahatan mereka secara agama, budaya dan hukum.
red: adhila
