Dewan Keamanan PBB Diminta Intervensi Sengketa Bendungan Ethiopia
Doha (SI Online) – Para menteri luar negeri negara-negara Arab telah mendukung seruan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk campur tangan dalam perselisihan regional yang telah berlangsung lama atas bendungan raksasa yang dibangun oleh Ethiopia di Sungai Nil Biru, salah satu anak Sungai Nil. Demikian diberitakan Aljazeera, Selasa (15/6/2021).
Keputusan tersebut diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit setelah pertemuan pada hari Selasa (15/6) di Qatar antara negara-negara hilir Nil, Mesir, dan Sudan.
Ethiopia menggantungkan harapannya akan pembangunan ekonomi dan pembangkit listrik di Bendungan Grand Ethiopian Renaissance. Tetapi Mesir, yang bergantung pada Sungai Nil sebanyak 90 persen dari air tawarnya, melihat proyek tersebut sebagai potensi ancaman eksistensial, sementara Sudan khawatir tentang pengoperasian bendungan dan stasiun air Nil sendiri.
Dalam konferensi pers setelah pertemuan 17 menteri luar negeri Arab, Aboul Gheit menggambarkan keamanan air Mesir dan Sudan sebagai bagian integral dari keamanan nasional Arab.
“Ada posisi Arab bersatu,” Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan pada konferensi pers yang sama di Doha, mengatakan para pejabat telah menyetujui “langkah-langkah yang akan diambil secara bertahap” untuk mendukung Mesir dan Sudan dalam perselisihan tersebut.
“Kami berbicara tentang negosiasi mengenai bendungan Ethiopia untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak terkait,” kata Sheikh Mohammed, tanpa memberikan rincian.
“Kami juga membahas untuk tidak mengambil keputusan sepihak yang akan membahayakan negara anggota mana pun,” tambahnya, mengacu pada rencana Ethiopia untuk menyelesaikan fase kedua pengisian bendungan di musim hujan.
Sudan dan Mesir telah sepakat bulan ini untuk bekerja sama mendorong Ethiopia untuk merundingkan kesepakatan tentang pengisian dan pengoperasian bendungan setelah pembicaraan yang disponsori Uni Afrika tetap menemui jalan buntu.
Kedua negara sebelumnya telah meminta Amerika Serikat, Uni Eropa dan PBB untuk bergabung dalam pembicaraan sebagai mediator bersama dengan AU (Africa Union), yang memimpin upaya untuk mencapai kesepakatan. Ethiopia telah menolak saran tersebut.
Poin utama dalam negosiasi sebelumnya adalah menentukan mekanisme untuk menangani sengketa air di masa depan dan bagaimana air sungai harus dialokasikan selama kekeringan.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengatakan, “Mediasi Afrika tentang Bendungan Renaisans dimulai sekitar setahun yang lalu, tetapi sayangnya belum membuahkan hasil yang diinginkan.”
Sudan pada hari Senin mengatakan pihaknya terbuka untuk kesepakatan sementara parsial tentang bendungan bernilai miliaran dolar itu, dengan syarat-syarat khusus. []
Red: Agusdin/Aljazeera
