Diduga Korupsi Dana Covid-19, Ketua DPD PDIP Sumut Dilaporkan ke KPK
Jakarta (SI Online) – Bekas Bupati Samosir Rapidin Simbolon dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi penggunaan dana Covid-19 di Kabupaten Samosir.
“Kedatangan kami ke KPK, juga terkait tindak lanjut laporan dan pengaduan masyarakat (dumas) terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), penanggulangan bencana non-alam dalam penanganan Covid-19 status siaga darurat Tahun 2020 di Kabupaten Samosir,” kata praktisi hukum Parulian Siregar, Jumat (29/9/2023), seperti dilansir tvOnenews.com.
Menurut Parulian, pihaknya juga sudah melaporkan kasus yang diduga dilakukan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut tersebut ke Kejati Sumut setahun lalu. Sayangnya tidak ada tindak lanjut sampai sekarang.
“Oleh karena itu, kami meminta KPK melakukan supervisi kepada Kejati Sumut agar memberikan informasi dan kepastian hukum terhadap laporan dan pengaduan masyarakat terkait dugaan keterlibatan Rapidin Simbolon dalam kasus dana Covid-19 di Samosir,” ujarnya.
Apalagi, dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasi Jabiat Sagala, nomor: 439 K/PID.SUS/2023 tanggal 29 Maret 2023, pada halaman 58 point 4 menyatakan, bahwa pengalihan BTT menjadi belanja langsung tidak dapat dibenarkan tanpa adanya perubahan terlebih dahulu Peraturan Bupati Samosir Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan BTT.
“Bahwa dalam Diktum keempat, surat keputusan Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Nomor: 117 Tahun 2020, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Samosir, tanggal 31 Maret 2020, dalam hal terdapat jumlah BTT, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Samosir Nomor: 103 Tahun 2020, yang belum direalisasikan atau dibelanjakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Samosir. Sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga dimaksud,” ujarnya.
Maka dari itu diduga terdapat kesalahan atau pelanggaran dalam penggunaan anggaran BTT dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Samosir, maka dalam hal ini mantan Bupati Samosir Rapidin Simbolon patut diminta pertanggungjawaban secara hukum.
“Oleh karena itu, yang bersangkutan, Rapidin Simbolon, patut diduga memanfaatkan dan menikmati pengelolaan Dana Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Non Alam Penanganan Covid 2019,” tegasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, hal itu sesuai pertimbangan majelis hakim MA, di putusan kasasi Jabiat Sagala dengan Nomor: 439 K/PID.SUS/2023, tanggal 29 Maret 2023, pada halaman 61 sampai 62 huruf b.
“Yang isi Bunyi kalimatnya, yakni menyatakan bahwa terdakwa Jabiat Sagala menjabat sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Samosir hanya selama 14 hari sejak tanggal 17 Maret 2020, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020,” sebutnya.
Kemudian, lanjutnya, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020, Jabiat digantikan oleh Rapidin Simbolon, selaku Bupati Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 117 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020.
Ia menambahkan, pengelolaan dana siaga darurat penanggulangan bencana non alam penanganan Covid-19, diduga kuat dimanfaatkan dan dinikmati untuk kepentingan pribadi Bupati Samosir Rapidin Simbolon dan Wakil Bupati.
“Selanjutnya, Rapidin Simbolon bersama tim relawan memindahkan packing bantuan ke Rumah Dinas Bupati dan menempelkan stiker bergambar Bupati Samosir Rapidin Simbolon dan Wakil Bupati pada setiap kantong paket bantuan untuk dibagikan kepada masyarakat,” ungkapnya mengakhiri. []
sumber: tvonenews.com
