Dinilai Gagal Atasi Pandemi, UMNO Desak PM Malaysia Mundur
Kuala Lumpur (SI Online) – Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) telah menarik dukungannya untuk pemerintah Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin. UMNO juga mendesak Muhyiddin untuk mundur.
Berbicara usai rapat dewan tertinggi, Presiden UMNO, Ahmad Zahid mengritik penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19.
Zahid mengatakan bahwa UMNO telah mendukung Muhyiddin sebagai perdana menteri berdasarkan syarat bahwa ia dapat memenuhi dua pedoman utama yang ditentukan oleh dewan tertinggi pada 11 Maret 2020.
Baca juga: Gagal Hadapi Covid-19, Warga Malaysia Kibarkan Bendera Hitam Tuntut PM Mundur
“Ini untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terwujud dan pemerintah harus segera mengendalikan kelesuan ekonomi, dan menyusun rencana yang efektif untuk menangani pandemi,” ucapnya, seperti dilansir Channel News Asia pada Kamis (8/7/2021).
Pedoman ini tidak terpenuhi, kata Zahid, seraya menuturkan bahwa pemerintah telah gagal dalam tujuh aspek, seperti manajemen pandemi, menyalahgunakan keadaan darurat Malaysia untuk tujuan politik dan gagal mempertahankan demokrasi parlementer negara itu.
Berdasarkan keputusan bulat para delegasi pada Rapat Umum Tahunan UMNO 2020 dan kegagalan pemerintah, Ahmad Zahid mengatakan dukungan untuk Muhyiddin telah ditarik.
“UMNO mendesak Muhyiddin Yasin untuk mundur dengan hormat agar perdana menteri baru dapat diangkat untuk waktu yang terbatas,” katanya.
Dia mengatakan, perdana menteri baru hanya akan memfokuskan upaya pada kesejahteraan rakyat selama pandemi, menangani Covid-19 dengan pendekatan inklusif dan memastikan proses vaksinasi dan imunisasi dapat dipercepat.
Setelah herd immunity tercapai, katanya, perdana menteri ini harus menasihati Raja Malaysia untuk mengembalikan mandat rakyat untuk menyelenggarakan pemilihan umum ke-15.
Zahid juga menyatakan, UMNO tidak akan mendukung pemimpin oposisi Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri. Selain itum partainya juga tidak akan mendukung koalisi apapun dengan Pakatan Harapan atau Partai Aksi Demokratik. [sindonews.com]
