Fadli Zon: Diskriminasi terhadap Muslim Dunia Harus Ditentang
Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menghadiri sidang Uni Parlemen negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), atau PUIC, di Rabat, Maroko.
Dalam sidang itu, Fadli menyampaikan PUIC harus bersikap tegas terhadap setiap marginalisasi dan diskriminasi yang dihadapi oleh sejumlah masyarakat muslim di dunia.
Menurut Fadli, di tengah perkembangan dunia yang semakin modern, ironisnya umat Islam merupakan korban utama dari konflik yang terjadi di dunia saat ini. Lebih dari 60 persen konflik bersenjata dan 70 persen serangan teroris terjadi di negara berpenduduk mayoritas muslim. Akibatnya, saat ini jutaan umat Islam di dunia masih menderita setiap harinya akibat konflik, perang, dan terorisme. Tak heran jika lebih dari 65 persen pengungsi dunia, berasal dari negara-negara Islam.
“Itu sebabnya, setiap negara anggota PUIC, wajib mendorong tumbuhnya solidaritas muslim dunia. Terutama terhadap umat Islam yang menjadi minoritas di negara non-OIC members, yang masih mengalami marginalisasi, diskriminasi, dan pelanggaran HAM,” ungkap FAdli dalam pernyataan tertulisnya, Jumat 15 Maret 2019.
Fadli menjelaskan, selain mendorong penuh isu kemerdekaan Palestina dan upaya penanganan muslim Rohingya, delegasi parlemen Indonesia juga mendorong agar sidang PUIC ke-14 ini, mengeluarkan sikap tegas terkait pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur di Xinjiang.
“Itu sebabnya, dalam sidang General Committees PUIC pada 13 Maret kemarin, kita mendesak agar isu pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur, dimasukan ke dalam pembahasan. Untuk kemudian dijadikan salah satu point resolusi akhir,” kata dia.
Dia menegaskan, delegasi parlemen Indonesia sangat paham, negara anggota OKI memiliki hubungan ekonomi yang harus dijaga dengan China. Namun, hal tersebut jangan sampai menutup mata dan hati kita sebagai umat muslim untuk menunjukkan solidaritas terhadap pelanggaran HAM yang dialami muslim Uighur di Xinjiang. Hal itu, kata dia, adalah hak muslim Uighur yang harus PUIC bela.
“Setiap isu tentunya memiliki dimensi politiknya masing-masing, sebagaimana yang terdapat juga dalam isu Palestina dan Rohingnya. Tapi pelanggaran HAM dan kemanusiaan yang dialami umat muslim, semestinya sudah menjadi agenda universal setiap negara anggota yang melampaui kepentingan apapun, termasuk kepentingan ekonomi,” sambungnya.
Red: shodiq ramadhan
