Guru Besar IPB Gagas Ide Wakaf untuk Kesejahteraan Pekerja

Bogor (Suaraislam.id) – Di tengah tekanan ekonomi yang semakin menghimpit kaum pekerja, mulai dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan biaya hidup, hingga rendahnya produktivitas tenaga kerja nasional, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Irfan Syauqi Beik, melontarkan sebuah gagasan strategis yang dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang, yakni membangun gerakan wakaf pekerja melalui serikat buruh. Menurut Irfan, tantangan yang dihadapi pekerja Indonesia saat ini bukan lagi persoalan sesaat, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan solusi berkelanjutan. "Tekanan yang dihadapi pekerja Indonesia hari ini bukan sekadar isu musiman. Perlambatan ekonomi global, tekanan nilai tukar, biaya hidup yang terus merangkak naik, serta gelombang efisiensi di berbagai sektor industri telah menempatkan pekerja pada posisi yang rentan," tulis Irfan. Ia menilai ancaman PHK, stagnasi upah riil, hingga ketidakpastian jaminan sosial menjadi bayang-bayang yang terus menghantui jutaan pekerja Indonesia. Karena itu, menurutnya, pekerja tidak cukup hanya dilindungi melalui kebijakan jangka pendek, tetapi membutuhkan fondasi ekonomi yang mampu memperkuat ketahanan mereka dalam jangka panjang. Irfan mengungkapkan, tantangan tersebut semakin berat karena produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Berdasarkan data International Labour Organization (ILO), produktivitas pekerja Indonesia pada 2023 berada di posisi kelima di Asia Tenggara dengan output sekitar US$26.328 per pekerja, masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Sementara itu, data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan produktivitas nasional pada 2024 mencapai sekitar Rp89,3 juta per tenaga kerja per tahun, sedangkan secara global Indonesia masih berada di peringkat ke-111. Menurut Irfan, rendahnya produktivitas tersebut tidak semata disebabkan etos kerja, melainkan juga kualitas sumber daya manusia, dominasi sektor informal, hingga ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Ia bahkan mengingatkan bahwa Vietnam berpotensi melampaui Indonesia apabila peningkatan produktivitas nasional tidak segera dilakukan. Dalam pandangannya, perlindungan terhadap pekerja tidak boleh dibangun melalui pendekatan konfrontatif antara buruh dan pengusaha. Sebaliknya, ia mendorong lahirnya hubungan industrial yang bertumpu pada kemitraan. "Perusahaan yang sehat memerlukan pekerja yang produktif, dan pekerja yang sejahtera memerlukan perusahaan yang tumbuh dan berkelanjutan," ujarnya. Ia juga menyoroti narasi capability gap yang kerap dijadikan alasan masuknya tenaga kerja asing ke sektor-sektor strategis. Menurutnya, narasi tersebut seharusnya dijawab dengan peningkatan kualitas SDM pekerja Indonesia melalui kolaborasi antara industri, pemerintah, dan perguruan tinggi. Karena itu, ia mengusulkan dilakukannya skill gap analysis di setiap sektor industri agar pendidikan vokasi dan pelatihan kerja benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Irfan melihat terdapat potensi besar yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, yakni modal sosial serikat pekerja. Saat ini terdapat 21 konfederasi, 198 federasi, dan lebih dari 12 ribu serikat pekerja/serikat buruh dengan jumlah anggota sekitar 4,2 juta orang. Menurutnya, jaringan organisasi sebesar itu merupakan kekuatan yang luar biasa jika tidak hanya difungsikan sebagai wadah advokasi hak-hak pekerja, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. "Sudah saatnya kita berpikir lebih jauh: bagaimana keberadaan serikat pekerja dioptimalkan fungsinya, tidak sekadar sebagai instrumen aspirasi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat," katanya. Irfan mengusulkan agar serikat pekerja dapat bertransformasi menjadi nazhir wakaf, yaitu lembaga yang mengelola harta wakaf secara profesional. Potensi tersebut akan jauh lebih besar apabila gerakan wakaf mampu menjangkau sekitar 55 juta pekerja formal di Indonesia. Dalam skenario itu, dana wakaf yang terkumpul dapat mencapai sekitar Rp550 miliar setiap bulan, atau lebih dari Rp6,6 triliun per tahun. Bahkan jika seluruh angkatan kerja nasional yang berjumlah lebih dari 142 juta orang ikut berpartisipasi, potensi wakaf uang diperkirakan mampu menembus Rp17 triliun per tahun. Menurut Irfan, dana tersebut tidak sekadar disimpan, tetapi dapat diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan strategis sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang terus mengalir bagi kesejahteraan pekerja. Ia menjelaskan, apabila 4,2 juta anggota serikat pekerja berwakaf uang Rp10 ribu setiap bulan, maka dana yang dapat dihimpun mencapai sekitar Rp42 miliar per bulan, atau lebih dari Rp500 miliar per tahun. Agar gagasan tersebut dapat diwujudkan, Irfan menawarkan empat langkah strategis. Pertama, membangun kesadaran kolektif di kalangan serikat pekerja mengenai pentingnya wakaf uang melalui edukasi literasi wakaf secara masif. Kedua, menyiapkan kelembagaan nazhir wakaf yang profesional dengan mengajukan izin kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), disertai tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ketiga, mengarahkan pemanfaatan dana wakaf pada empat bidang utama, yakni peningkatan pendidikan dan kompetensi pekerja, layanan kesehatan pelengkap BPJS, penguatan jaminan hari tua, serta investasi produktif pada sektor-sektor strategis yang memberikan manfaat berkelanjutan. Keempat, membangun paradigma baru bahwa pekerja memiliki tiga peran sekaligus, yakni sebagai wakif (pemberi wakaf), nazhir (pengelola wakaf), sekaligus mauquf alaih (penerima manfaat wakaf). "Prinsip yang mendasarinya sederhana namun kuat: dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ini adalah model gotong royong berbasis syariah yang autentik," tegasnya. Irfan menilai, hingga kini belum ditemukan contoh di dunia di mana serikat pekerja secara resmi membentuk lembaga nazhir wakaf. Karena itu, Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi pelopor model filantropi Islam berbasis gerakan buruh. Dengan jumlah pekerja Muslim yang besar, budaya filantropi yang kuat, serta regulasi wakaf yang telah berkembang melalui Badan Wakaf Indonesia, Indonesia memiliki modal yang memadai untuk merealisasikan gagasan tersebut. "Jika gagasan ini dapat diwujudkan dengan tata kelola yang amanah dan profesional, kita tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi pekerja, tetapi juga menghadirkan model baru filantropi Islam yang lahir dari rahim gerakan buruh itu sendiri. Sudah saatnya kita mulai melangkah, dan sudah selayaknya Indonesia menjadi yang terdepan," pungkasnya. []

SHARE:

Artikel Terkait

IPB University Kenalkan Model CIBEST ke Pesantren di Cirebon

IPB University dan The University of Melbourne Perkuat Kemitraan Sains dan Agribisnis

Tak Sekadar Lelah, Ini Alasan Utama Sebagian Pekerja Mudah Alami ‘Burnout’

Bonus Demografi dan ‘Halal Way’ Pertumbuhan Ekonomi

Majelis Arah Indonesia Resmi Diluncurkan, Siap Jadi Mitra Kritis-Konstruktif Pemerintah

Dies Natalis ke-25, FEM IPB University Dorong Transformasi Ekonomi Berkeadilan