JK: Demokrasi Kita Terlalu Mahal
Jakarta (SI Online) – Mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pandangannya mengenai demokrasi di Indonesia, yang mengalami penurunan indeks demokrasi dalam 14 tahun terakhir.
Jusuf Kalla menegaskan bahwa penurunan tersebut dipengaruhi oleh apa yang telah dilakukan dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.
“Indeks demokrasi kita dalam surveinya menurun, oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu. Tentu ada hal-hal objektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang kita ketahui. Kita semua tahu dalam dasar demokrasi, bahwa warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” kata JK dalam Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI yang dilaksanakan secara virtual hari Jumat (12/2/2021).
Jusuf Kalla juga menyinggung masalah utama dalam demokrasi. Menurutnya, masalah demokrasi di Indonesia disebabkan oleh mahalnya demokrasi.
“Pertama, demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi Bupati dan menjadi calon pun butuh biaya,” kata JK.
Karena demokrasi mahal, lanjut Ketum PMI itu, maka menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka disitulah terjadinya menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi.
JK juga menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi.
“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, presiden mengumumkan ‘silahkan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” tegasnya.
Ketum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu juga menyampaikan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintah demi terwujudnya manfaat demokrasi. Dalam hal tersebut, keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.
“PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik,” tutupnya.
red: a.syakira
