Kalah Tempur Lawan Taliban, Tiga Pejabat Tinggi Afghanistan Dipecat
Kabul (SI Online) – Presiden Afghanistan Ashraf Ghani memecat Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Panglima Angkatan Darat (AD) secara bersamaan. Pemecatan dilakukan setelah pasukan keamanan di negara itu menderita peningkatan jumlah korban jiwa dalam pertempuran dengan pejuang Taliban.
Keputusan presiden itu dikeluarkan pada Sabtu pekan lalu ketika pasukan keamanan sibuk memerangi pejuang Taliban di 28 dari 34 provinsi. Kelompok Taliban mengeklaim telah merebut lebih banyak wilayah dalam beberapa pekan terakhir.
Menhan Asadullah Khalid dipecat dan digantikan oleh Bismillah Mohammadi. Khalid baru saja kembali ke Afghanistan setelah lama absen karena sakit.
Mohammadi merupakan komandan senior di bawah mendiang pahlawan perlawanan anti-Soviet Ahmad Massoud. Dia memiliki karier militer yang panjang dan menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Militer pada pemerintahan mantan presiden Hamid Karzai.
Kemudian Mendagri Hayatullah Hayat dipecat dan digantikan oleh Abdul Mirzakwal. Sedangkan Kepala Staf AD Jenderal Yasin Zia dipecat dan digantikan oleh Jenderal Wali Ahmadzai.
Sebelumnya pada Jumat, 24 tentara pasukan khusus Afghanistan tewas dan puluhan lainnya terluka dalam pertempuran untuk merebut kembali sebuah distrik yang diduduki oleh Taliban di provinsi Faryab utara.
Baca juga: Militer AS Pulang, Taliban: Kami Menang, Amerika Kalah
Taliban telah melakukan kampanye selama berbulan-bulan untuk memperluas pengaruh mereka di seluruh negeri ketika Amerika Serikat (AS) menarik pasukannya di bawah rencana perdamaian yang disepakati dengan Taliban tahun lalu.
Taliban merebut setidaknya 30 distrik sejak Presiden AS Joe Biden mengumumkan rencana pada April untuk menarik semua pasukan AS pada 11 September, memperpanjang batas waktu penarikan yang semula disepakati 1 Mei.
Taliban mengatakan pada Ahad bahwa mereka tetap berkomitmen untuk pembicaraan damai tetapi bersikeras bahwa “sistem Islam yang asli” adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perang di Afghanistan dan memastikan hak-hak rakyat, termasuk hak-hak perempuan.
“Partisipasi kami dalam negosiasi…menunjukkan secara terbuka bahwa kami percaya dalam menyelesaikan masalah melalui pemahaman,” kata salah satu pendiri dan wakil pemimpin Taliban, Abdul Baradar.
Baradar mengatakan satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik di Afghanistan adalah dengan membangun sistem Islam setelah kepergian semua pasukan asing.
“Hak-hak semua warga Afghanistan termasuk perempuan akan diakomodasi dalam sistem menurut agama Islam yang mulia dan tradisi Afghanistan,” katanya seperti dikutip The National, Senin []
