Siswa Kelas IV SD Belum Lancar Membaca, Alarm Kegagalan Sistem Pendidikan?
Oleh: Fajri, S.Pd.I, M.Ag, Gr (Guru & Alumnus Pascasarjana UIN Ar-Raniry)
Sebuah pengakuan yang jujur kadang lebih berharga daripada seribu laporan indah. Ketika Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil mengakui masih terdapat siswa kelas IV bahkan kelas V sekolah dasar yang belum lancar membaca, publik tidak sedang mendengar kabar tentang kegagalan seorang anak. Publik sedang mendengar alarm yang dibunyikan oleh sistem pendidikan itu sendiri.
Hal yang patut diapresiasi, pengakuan itu tidak berhenti sebagai pernyataan belaka. Kepala dinas turun langsung ke sekolah, memetakan kondisi siswa, dan menyiapkan pembinaan sebagai langkah awal perbaikan. Namun, persoalan yang sesungguhnya jauh lebih besar daripada kemampuan membaca seorang anak.
Selama mengajar di tingkat SMP, saya beberapa kali menjumpai kenyataan yang membuat hati tidak tenang. Ada siswa kelas VII yang ketika diminta menulis di buku latihan, bentuk hurufnya masih seperti anak yang baru belajar menulis di kelas I sekolah dasar.
Tulisan mereka belum stabil, ukuran huruf tidak konsisten, bahkan cara memegang pulpen masih tampak kaku. Pada sebagian siswa, kesulitan itu berjalan beriringan dengan kemampuan membaca yang juga belum lancar.
Pengalaman itu membuat saya bertanya-tanya. Bagaimana mungkin persoalan yang seharusnya diselesaikan pada tahun-tahun pertama sekolah dasar masih terbawa hingga jenjang SMP?
Pertanyaan ini penting karena kemampuan membaca dan menulis merupakan fondasi seluruh proses belajar. Anak yang belum menguasai literasi dasar akan mengalami kesulitan memahami hampir semua mata pelajaran.
Matematika, IPA, IPS, bahkan Pendidikan Agama pada akhirnya menuntut kemampuan membaca instruksi, memahami informasi, dan mengekspresikan gagasan melalui tulisan.
Karena itu, ketika seorang siswa tiba di kelas VII dengan kemampuan membaca atau menulis yang masih sangat dasar, persoalannya tidak lagi berada pada individu anak semata. Persoalannya telah bergeser menjadi pertanyaan tentang mata rantai dari sistem dan ekosistem pendidikan itu sendiri.
Di mana intervensi ketika anak berada di kelas I? Apa yang terjadi ketika ia naik ke kelas II?
Apakah sekolah memiliki pemetaan siswa yang mengalami kesulitan literasi? Apakah kepala sekolah mengetahui perkembangan kemampuan membaca setiap angkatan?
Apakah pengawas lebih banyak memeriksa administrasi daripada memastikan setiap anak benar-benar menguasai kemampuan dasar? Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih penting daripada sekadar mencari siapa yang harus disalahkan.
Dalam The Fifth Discipline (1990), Peter Senge memperkenalkan konsep learning organization. Konsep ini menjelaskan organisasi yang terus belajar dari data, menemukan masalah sedini mungkin, lalu memperbaiki sistemnya secara berkelanjutan.
