Kawal Transisi Haji 2026, Penasihat Khusus Presiden Apresiasi Kinerja Kemenhaj
Teguh menambahkan bahwa kompleksitas pelayanan publik dalam ibadah haji memerlukan evaluasi menyeluruh agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan riil jamaah.
Oleh karena itu, Rakernas ini difokuskan untuk mengidentifikasi persoalan teknis di Arab Saudi, mengukur capaian target, serta menyusun rekomendasi strategis.
Pembahasan di dalam forum ini mencakup seluruh rantai layanan, mulai dari pengelolaan kuota, istitha’ah kesehatan, implementasi layanan Nusuk, hingga penguatan sistem digital seperti Siskohat, Siskohatkes, dan Kawal Haji.
Selain paparan kebijakan dan diskusi kelompok, forum ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai institusi strategis, termasuk DPR RI, BPK RI, dan Ombudsman RI.
Tidak hanya berfokus pada evaluasi regulasi, Rakernas kali ini juga diisi dengan kegiatan retreat khusus bagi para peserta di lapangan.
Agenda retreat tersebut didampingi langsung oleh instruktur dari TNI dan Polri guna memperkuat kepemimpinan, disiplin, serta soliditas organisasi petugas.
Melalui pendekatan menyeluruh ini, Kemenhaj berkomitmen melahirkan rekomendasi yang implementatif agar kualitas pelayanan terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Transformasi penyelenggaraan ibadah haji tidak cukup dilakukan melalui perubahan sistem semata. Yang lebih penting adalah membangun budaya kerja yang kolaboratif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan jemaah. Dari Rakernas inilah kita ingin melahirkan rekomendasi yang implementatif sehingga pelayanan haji Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun,” tutup Teguh. []
