Korupsi Kian Merajalela, Amien Rais Desak Prabowo Berani Copot Kapolri
Kritik kepada Kejaksaan Agung dan Kapolri
Amien menilai praktik korupsi kini tidak lagi dilakukan oleh individu, tetapi sudah melibatkan institusi negara. “Di bawah Prabowo sekarang pemain-pemain korupsi besar bukan lagi perorangan, tetapi lembaga-lembaga resmi negara….”
Ia kemudian menyoroti penanganan perkara korupsi di Kejaksaan Agung. “Lembaga Kejaksaan Agung melahirkan tokoh koruptor sekaliber Jampidsus… Saya yakin ini hanya puncak gunung es,” ujarnya.
Selain itu, Amien melontarkan kritik keras kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, Kapolri tidak layak dipertahankan.
“Kapolri kita yang terkenal sebagai pelindung Mukidi si koruptor berskala raksasa pura-pura membongkar korupsi….”
Ia juga menambahkan: “Kapolri Listyo Sigit sendiri sudah notorious, terkenal kebusukannya sebagai pendiri ‘Partai Cokelat’….”
Pertanyakan Sikap Presiden
Dalam ceramahnya, Amien juga mempertanyakan sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap Kapolri. “Yang membuat lebih gempar lagi, Prabowo marah atau etok-etok marah kepada Sigit. Mengapa tidak minta izin dulu kalau mau menangkap Jampidsus itu?” ujarnya.
Amien mengaku tidak memahami dinamika hubungan Presiden dengan Kapolri tersebut. “Saya jadi bingung mencoba memahami tokoh-tokoh yang berlomba mengembangkan sikap edan-edanan tanpa rasa malu.”
Ia kemudian mengajukan pertanyaan yang menurutnya penting. “Kenapa Kapolri sulit diganti?”
Menyinggung Penilaian Selamat Ginting
Dalam bagian lain ceramahnya, Amien mengutip pandangan pengamat politik Selamat Ginting mengenai karakter Presiden Prabowo. “Pak Selamat Ginting mengatakan Prabowo itu kadang-kadang sekilas seperti Bung Karno….”
Namun, menurut Amien yang mengutip Selamat Ginting, terdapat sisi lain dari sosok pimpinan nasional tersebut. “Anehnya Pak Prabowo berpenampilan seperti John Rambo… tetapi hati Pak Prabowo seperti Rinto Harahap.”
Perumpamaan tersebut menggambarkan sosok yang terlihat tegas dari luar, tetapi dinilai berhati lembut dalam mengambil keputusan politik.
