Masih Seputar Board of Peace
Oleh: Imam Shamsi Ali*
Sudah banyak yang bersuara mengenai “Board of Peace” ini, khususnya keanggotaan beberapa negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, baik di dalam negeri maupun di dunia global.
Secara umum, keanggotaan negara-negara mayoritas Muslim di badan itu dinilai tidak lebih dari “pelengkap” dan “pembenaran” dari tujuan di balik pembentukannya.
Mayoritas (umat Muslim) meminta agar keanggotaan negara-negara Muslim dibatalkan karena hanya akan semakin menguatkan cengkeraman penjajah dengan tindakan-tindakan kezalimannya.
Sementara mereka yang menyetujui (dari) negara-negara Mayoritas Muslim terlihat menggunakan slogan lama: “husznuz-zhanni” (berprasangka baik) atas niat dari pemerintah negara-negara mayoritas Muslim itu.
Tentu sebagian (umat Muslim ada) juga (yang) merasa “over confidence” dengan berdalih bahwa dengan keberadaan negara-negara Islam di dalamnya mereka akan semakin didengarkan oleh Amerika dan Israel (?!)
Sebagian lainnya cenderung menyalahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang selama ini diharapkan bisa berbuat, ternyata telah gagal dan mandeg. Lupa bahwa kegagalan demi kegagalan PBB menyelesaikan isu Palestina selama ini juga karena Amerika dengan hak vetonya di Dewan Keamanan.
Kini, dengan forum yang dikontrol secara mutlak, bahkan Amerika atau Trump-lah yang menentukan siapa yang diajak dan/atau ditolak, akankah logis jika kepentingan Palestina akan dikedepankan?
Over Confident Diplomacy
Setelah Indonesia masuk menjadi anggota, beberapa diplomat senior menyampaikan “concerns” (kekhawatiran) dan reservasi mereka, dan bahkan resistensi mereka untuk Indonesia terlibat.
Selain individu-individu mantan diplomat senior seperti Dr. Dino Patti Djalal, juga organisasi ICWA yang merupakan organisasi non-pemerintah yang menampung para ahli, akademisi, guru besar, politisi, pengamat yang memiliki perhatian terhadap isu-isu luar negeri.
ICWA ini didirikan oleh mantan Menlu Ali Al-Attas, dan saat ini diketuai oleh Hamzah Thayeb, mantan Dubes di PBB, Australia dan beberapa negara lainnya.
Di sisi lain, Menlu Indonesia saat ini, Sugiono, dalam beberapa pernyataan mengatakan bahwa keterlibatan Indonesia ini merupakan bentuk upaya diplomasi dalam membantu bangsa Palestina merdeka; sebuah pernyataan yang sangat labil dan tidak memiliki fondasi argumentasi yang solid.
Karenanya, pernyataan Menlu Sugiona dinilai sebagai sekadar upaya mencari perlindungan dari “kecerobohan diplomasi yang tragis”.
