Mengapa Liga Arab Mandul Hadapi Genosida Israel di Gaza?

Faktor pendorong ketiga dari sunyinya respons Arab terhadap genosida di Palestina adalah kesenjangan struktural antara pemerintah Arab dan warga negara mereka. Kesenjangan ini terjadi baik pada kebijakan domestik maupun isu-isu kebijakan luar negeri utama seperti masalah Israel, Palestina, Iran, perlawanan, atau hubungan dengan Rusia dan China.

Kesenjangan warga-negara Arab ini telah diredam oleh kontrak sosial yang berlaku, yang sering disebut sebagai “tawaran otoriter”. Melalui sistem ini, pemerintah menentukan kebijakan dan mengalokasikan sumber daya, sementara warga negara bergantung pada negara untuk kebutuhan dasar hidup.

Beberapa negara Arab yang tidak dapat memobilisasi sumber daya untuk mempertahankan sistem ini akhirnya mengalami pengangguran kronis dan kemiskinan. Wilayah yang terdampak meliputi Yaman, Suriah, Irak, Sudan, Somalia, Palestina, dan Lebanon.

Kondisi tersebut sering kali membuka pintu bagi intervensi asing yang dapat menyebabkan negara-negara Arab terpecah di bagian pinggiran. Keretakan ini bahkan dapat membuat negara menjadi terfragmentasi saat beberapa wilayah memisahkan diri untuk membentuk zona otonom atau merdeka.

Berdasarkan pengalaman hidup dan melaporkan wilayah Arab selama 60 tahun terakhir, saya tidak meragukan bahwa pemerintah, elite, dan warga biasa sangat peduli pada hak-hak Palestina. Mereka semua memiliki keinginan untuk bertindak secara efektif dalam membantu perjuangan Palestina.

Namun, genosida Gaza dan serangan Israel yang didukung AS ke Lebanon dan Iran telah memperjelas perbedaan prioritas antara pejabat negara dan warga biasa. Jika pilihannya adalah antara mendukung Palestina atau melindungi posisi serta kesejahteraan nasional mereka sendiri, elite Arab sebagian besar memilih kelangsungan hidup mereka sebagai prioritas utama.

Inilah landasan dari tatanan pascakolonial di kawasan yang muncul dalam setengah abad terakhir melalui jaringan interkoneksi neokolonial. Tatanan ini dirancang untuk melayani Israel dan para pendukung Baratnya, sementara hak-hak negara dan warga negara Arab ditempatkan sebagai prioritas sekunder.

Tatanan neokolonial kita saat ini hanya mengizinkan pernyataan pers, konsultasi regional, pawai protes publik, bantuan makanan, dan pendirian rumah sakit lapangan. Warga Arab yang menentang poros AS-Israel juga hanya dibatasi pada aktivitas memakai keffiyeh, mengibarkan bendera Palestina, dan memberikan suara bermusuhan di PBB.

Sebaliknya, perlawanan militer, ekonomi, atau bentuk perlawanan aktif lainnya sama sekali tidak diperbolehkan oleh tatanan tersebut. Ketika perlawanan aktif itu tetap dilakukan, pihak-pihak di baliknya akan dibom, disanksi, atau menjadi sasaran pemusnahan genosida.

Tatanan Arab yang diwakili oleh Liga Arab mematuhi aturan-aturan ini karena lembaga tersebut merupakan cerminan dari birokrasi resmi Arab. Liga Arab sendiri semakin pincang karena dalam praktiknya beroperasi melalui politik konsensus yang hampir mustahil dicapai untuk isu politik substansial.

Krisis Gaza, Lebanon, dan Iran juga melumpuhkan aksi pan-Arab karena sebagian besar pemerintah Arab sejak 1979 melihat Iran sebagai ancaman utama. Mereka tidak ingin memperkuat aktor non-negara seperti Hizbullah, Hamas, Ansarullah di Yaman (Houthi), dan kelompok perlawanan lain yang dekat dengan Teheran.

Perang dengan Iran pada akhirnya mengungkap kelemahan payung keamanan Amerika-Israel bagi negara-negara Arab. Konsekuensinya dalam beberapa tahun ke depan diyakini dapat mengubah kalkulasi pemerintah Arab tentang cara mencapai keamanan sejati, kedaulatan penuh, dan kemandirian di dunia pascakolonial.[]

Sumber: Aljazeera.com