Minta Presiden Izinkan Jilbab, Imam Masjid Uzbekistan Malah Dipecat
Taskhent (SI Online) – Seorang imam masjid Uzbekistan dipecat oleh Dewan Muslim setempat setelah mendesak Presiden Shavkat Mirziyoyev untuk mencabut larangan simbol-simbol keagamaan, termasuk jilbab. Desakan sang imam masjid itu disampaikan melalui video.
Imam masjid bernama Fazliddin Parpiyev menilai komunitas Muslim di negaranya masih ditindas, meski pemerintah sudah melakukan reformasi kebebasan beragama di negara mayoritas Muslim tersebut.
Mirziyoyev, yang berkuasa pada tahun 2016, telah melonggarkan pembatasan kebebasan beragama sebagai bagian dari kampanye reformasi ekonomi dan politik liberal di negara sempalan Soviet tersebut.
Namun, pemerintahnya tidak mencabut larangan penggunaan atribut keagamaan yang berlaku selama beberapa dekade. Larangan pengenaan atribut keagamaan itu seperti jilbab bagi pelajar perempuan dan memelihara janggut bagi pria Muslim.
Larangan yang tak kunjungan dicabut itulah yang memicu kritik di media sosial yang dipimpin oleh Fazliddin Parpiyev, imam masjid Omina di Tashkent.
Dia memublikasikan video yang ditujukan kepada Presiden Mirziyoyev di Facebook minggu lalu. Langkah itu tidak biasa untuk seorang ulama Uzbekistan.
Parpiyev, 32, mengatakan dalam video bahwa meskipun reformasi baru-baru ini, kaum Muslim masih ditindas terkait masalah jilbab dan janggut. “Minta bantuan Mirziyoyev dalam mempertahankan kebebasan hati nurani,” bunyi keterangan video imama masjid tersebut.
Pada hari Minggu, Parpiyev menulis di halaman Facebook-nya bahwa dia telah dipecat dari jabatannya oleh Dewan Muslim Uzbekistan, lembaga yang dekat dengan pemerintah.
Beberapa rekan ulama telah mendesaknya untuk mencabut pernyataan sebelumnya.
“Saya tidak menyesali apa yang saya katakan di video saya,” tulis dia. “Namun, smartphone saya telah diambil oleh ayah saya yang memberi saya alasan untuk percaya bahwa dia juga berada di bawah tekanan,” ujarnya, seperti dikutip Reuters, Senin (10/9/2018).
Dewan Muslim tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar pada hari Senin. Pemerintah setempat juga belum berkomentar.
sumber: sindonews.com
