Mohammad Roem, Diplomat Handal dan Penulis Hebat
Pendidikan dasarnya dimulai di Volkschool di desa kelahirannya, kemudian berlanjut ke Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Temanggung hingga kelas III, dan diselesaikan di HIS Pekalongan pada tahun 1924.
Kesadaran dan semangat perjuangan Roem tumbuh sejak menempuh pendidikan di HIS. Peristiwa berawal ketika seorang guru berkebangsaan Belanda menghardiknya dengan kata, “Zeg, Inlander!” (Pribumi).
Roem merasa sangat tersinggung dan terhina oleh perlakuan tersebut. Ia teringat berbagai papan larangan di bioskop dan rumah makan yang melarang warga pribumi masuk.
Penghinaan tersebut berlanjut saat jam istirahat ketika seorang murid Belanda mendorong Roem hingga terjatuh. Bangkit dari jatuhnya, Roem mengejar murid tersebut dan memukulnya hingga muntah.
Pengalaman tersebut sangat membekas dalam diri Roem dan memicu tekadnya untuk memerdekakan bangsa dari penjajahan. Ia kemudian bergabung dengan organisasi Jong Java untuk memperjuangkan cita-citanya.
Merasa aspirasi Islam kurang tertampung di Jong Java, Roem bersama Syamsuridjal dan beberapa tokoh lainnya memutuskan keluar dari organisasi tersebut. Pada tahun 1925, mereka mendirikan Jong Islamieten Bond (JIB).
Di JIB, Roem dipercaya sebagai anggota pimpinan pusat dan menjabat Ketua Panitia Kongres JIB di Jakarta pada tahun 1930. Ia juga mengemban amanah sebagai ketua umum ketika JIB membentuk kepanduan Natipij.
Roem menyelesaikan pendidikan di Algemene Middelbare School (AMS) pada tahun 1930 dan melanjutkan ke Rechts Hoge School (RHS). Ia berhasil meraih gelar Meester in de Rechten (Mr.) atau Sarjana Hukum pada tahun 1939 dengan skripsi tentang Hukum Adat Minangkabau.
Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), Roem dipercaya menjabat Wakil Ketua Barisan Hizbullah di Jakarta. Barisan Hizbullah merupakan organisasi semimiliter di bawah naungan Masyumi.
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Roem menjadi anggota tim delegasi Indonesia dalam Perundingan Renville pada 17 Januari 1948. Selanjutnya, ia memimpin delegasi Indonesia dalam Perundingan Roem-Royen pada 14 April 1949 yang membuka jalan menuju Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kedaulatan Indonesia.
Roem kemudian menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Natsir (1950–1951) dan Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956–1957).
Pasca-pembubaran Partai Masyumi pada 17 Agustus 1960, Roem tidak lagi memegang jabatan politik. Ia berfokus menulis buku serta meneliti sejarah perpolitikan Indonesia.
Pada 16 Januari 1962, Roem bersama sejumlah tokoh Masyumi dan PSI ditahan oleh pemerintah tanpa proses peradilan atas tuduhan keterlibatan dalam Peristiwa Cendrawasih di Makassar.
Ia dibebaskan pada tahun 1966 setelah pergantian rezim pemerintahan. Pada tahun 1969, Roem terpilih sebagai Ketua Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), namun pencalonannya tidak disetujui oleh Presiden Soeharto sehingga jabatannya digantikan oleh Djarnawi Hadikusumo.
Setelah peristiwa tersebut, Roem mundur dari politik praktis dan mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada tahun 1970-an bersama Mohammad Natsir.
Dalam sebuah tanggapan terhadap wawancara Amien Rais di majalah Panji Masyarakat tahun 1982 mengenai konsep negara Islam, Roem menegaskan bahwa secara substansial negara Islam pernah ada pada zaman Rasulullah saw.
