Muslim India Kehilangan Ruang Publik untuk Salat Id

‘Tak seorang pun ingin konfrontasi’

Di lingkungan Muslim di Delhi, warga menggambarkan tumbuhnya rasa hati-hati terhadap perayaan keagamaan yang terlihat di ruang publik.

Banyak Muslim yang diwawancarai untuk laporan ini mengatakan mereka kini berpikir matang tentang di mana mereka berdiri saat salat, berapa lama berada di luar masjid, dan apakah kerumunan dapat memicu keluhan atau kemarahan di internet.

Di luar Jama Masjid peninggalan era Mughal di Delhi Lama, para pedagang yang bersiap menyambut ramainya bisnis Id mengatakan pembahasan soal pembatasan salat kini menjadi percakapan umum di warung teh dan toko-toko.

“Tak seorang pun ingin konfrontasi,” kata Danish Khan, penjual pakaian berusia 24 tahun. “Orang hanya ingin salat lalu pulang. Tetapi sekarang setiap Id disertai ketidakpastian tentang aturan baru apa yang mungkin muncul.”

Meski ada kecemasan, persiapan Id tetap berlangsung.

Pasar tetap ramai hingga larut malam. Penjahit sibuk menyelesaikan pesanan. Anak-anak merengek meminta sepatu baru dan manisan. Di dalam masjid, relawan membersihkan karpet dan menyiapkan air bagi lautan jamaah yang diperkirakan hadir pada pagi Id.

Namun di balik ritme festival yang akrab itu, tersimpan kegelisahan yang tak dapat disangkal.

Dan itu bukan hanya soal salat Id. Penyembelihan hewan kurban — kambing, domba, atau sapi — juga diawasi ketat dan diatur secara keras, dengan ancaman sanksi jika darah atau limbah hewan masuk ke saluran air atau jalan umum.

Semua ini terjadi ketika praktik-praktik keagamaan Muslim mendominasi debat televisi dan kampanye kebencian di media sosial, sementara ekspresi identitas Muslim di ruang publik dipandang melalui lensa keamanan, legalitas, atau kecemasan demografis.

Beberapa Muslim yang diwawancarai Al Jazeera mengatakan akumulasi kontroversi berulang — mulai dari hak mengenakan hijab, makan makanan halal, hingga penggunaan pengeras suara untuk azan — menciptakan rasa rentan yang terus membekas dalam komunitas.

“Anda mulai merasa semua yang terkait identitas Anda dipertanyakan,” kata Faizan Ali, insinyur perangkat lunak di Noida, pinggiran padat penduduk dekat New Delhi. “Bahkan salat pun menjadi sesuatu yang Anda pikirkan dua kali.”

Para analis mengatakan kontroversi mengenai salat Muslim di ruang publik mencerminkan transformasi yang lebih luas di India, di mana keberadaan Muslim itu sendiri menjadi wilayah yang diperebutkan.

“Ketika suatu komunitas mulai takut berkumpul secara publik untuk berdoa pada salah satu hari raya terpenting mereka, itu mencerminkan perubahan lebih besar dalam bagaimana ruang publik dinegosiasikan dan siapa yang merasa berhak menempatinya,” kata Nadeem Khan, aktivis dan peneliti agama serta ruang publik.

Penegakan aturan yang selektif

Sementara pemerintah membingkai pembatasan terhadap festival Muslim sebagai langkah menjaga lalu lintas dan ketertiban umum, pemerintah juga membiarkan bahkan memfasilitasi prosesi dan perayaan besar Hindu dengan pengalihan lalu lintas, perlindungan polisi, dan dukungan infrastruktur publik.

Karena itu para pengkritik mengatakan kontras dengan penindakan terhadap salat Muslim memperkuat persepsi adanya penegakan hukum yang selektif.

“Yang diperhatikan orang bukan hanya pembatasannya, tetapi penerapan aturan yang tidak setara,” kata seorang pengacara di New Delhi yang meminta anonim karena takut menjadi sasaran pemerintah.

“Konstitusi melindungi kebebasan beragama, dengan syarat menjaga ketertiban umum. Tetapi jika satu komunitas berulang kali menghadapi pengawasan lebih ketat sementara komunitas lain mendapat kelonggaran, itu menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan di hadapan hukum,” tambahnya.

Isu lokasi salat Muslim di ruang publik menjadi sangat sensitif karena pembatasan itu semakin sering disertai tindakan hukuman.

Selama satu dekade terakhir, pihak berwenang di sejumlah negara bagian yang dipimpin BJP telah mengajukan kasus polisi terhadap Muslim yang dituduh salat di ruang terbuka tanpa izin. Dalam beberapa kasus, pejabat juga melakukan pembongkaran rumah atau properti yang diduga terkait dengan orang-orang yang dianggap mengorganisasi salat publik tersebut.

Para pengkritik menyebut tindakan itu berlebihan dan diskriminatif, serta telah mengubah ibadah rutin menjadi perkara penegakan hukum pidana.

“Ruang publik bukan hanya ruang fisik,” kata sosiolog Azhar Ahmad Khan dari New Delhi. “Ia juga bersifat simbolik. Perdebatan tentang salat pada akhirnya adalah soal siapa yang merasa berhak atas visibilitas, legitimasi, dan rasa memiliki di India masa kini.” []

Sumber: Al Jazeera