Pangan Melimpah, tapi Hidup Kian Susah

Setiap menjelang pergantian tahun dan perayaan Natal, harga barang pangan akan ikut merangkak naik. Hal ini menuai protes dari para ibu rumah tangga, disebabkan oleh banyaknya permintaan barang sementara bahan pokok terbatas. Sehingga mengakibatkan harga barang melonjak tinggi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Analisa Kebijakan Produktivitas Biro Administrasi Perekonomian dan SDA, Pemerintah DIY, Deden Rokhanawati mengatakan bahwa kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pokok terjadi di Pasar Wates jelang masa libur perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 (Tribunjogja.com, 17/12/2018). Kontras dengan pernyataan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita. Ia mengatakan, dengan cukupnya ketersediaan komoditas pangan, pihaknya menjamin jika harga tidak akan bergejolak sehingga tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat (Liputan6.com, 15/12/2018). Hal ini diperkuat dengan ungkapan yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan stok dan harga bahan kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru stabil (Liputan6. com, 13/ 11/ 2018). Lantas, mengapa demikian? Wacana pangan melimpah, namun faktanya cenderung membuat hidup susah. Mengurai Masalah Jika menengok fakta di atas, kenaikan harga tersebut dapat disebabkan karena mengalami kekurangan stok kebutuhan pangan. Hal ini diakibatkan karena melonjaknya permintaan terhadap suatu barang pokok menjelang perayaan natal dan tahun baru. Sedangkan bahan pokok terbatas, maka para pedagang akan menaikan harga barang tersebut. Dari adanya hal itu, tidak sedikit para pemegang kebijakan mengambil kebijakan pragmatis yaitu memilih untuk melakukan impor dalam mengatasi masalah ini. Solusi itu, tidak dapat dipungkiri mampu menyelesaikan permasalahan konsumsi kebutuhan dalam negeri. Namun, perlu diketahui bahwa hal ini dapat melahirkan banyaknya masalah baru, jika tetap melakukan kebijakan impor dalam jangka panjang. Tidak hanya itu, terjadinya penurunan semangat kerja petani dalam hal memproduksi hasil pertanian. Hal ini diakibatkan, karena mereka tidak mampu bersaing dengan produk impor yang harganya lebih miring bahkan lebih murah dibandingkan produk petani dalam negeri. Inilah yang cukup membuat masyarakat gelisah dan resah. Selain itu, hal ini juga akan membuat masyarakat bersifat pragmatis dan menimbulkan hilangnya mata pencaharian mereka. Pun akan membuat negeri ini mengalami ketergantungan kepada negara lain. Lantas apa yang mendasari sehingga negeri yang memiliki lahan pertanian yang luas dan subur ini, masih harus tergantung kepada produk pangan dari negara lain? Tentu hal itu karena negeri ini masih menjalankan sistem kapitalisme. Dimana tujuan dari sistem kapitalisme yakni memberi jalan tol kepada para kapitalis/pemodal. Sehingga, rakyat dijadikan sumber penghasil uang bagi mereka dan negara yang mengemban ideologi ini akan menjadi sarana untuk memuluskan jalan bagi usaha mereka. Mereka sadar bahwa setiap kebutuhan yang menyangkut hidup orang banyak merupakan ladang yang harus dikeruk habis, karena menghasilkan materi yang melimpah. Karena itu para kapitalis berusaha menancapkan ideologi mereka kepada negara yang mengembannya agar negara tersebut bisa dikendalikan sesuai dengan keinginan mereka. Dalam ideologi kapitalisme meletakan kebutuhan pangan sebagai komoditas yang dapat dijadikan lahan komersial yang pengaturannya diserahkan kepada pemodal. Ideologi ini telah gagal dalam memenuhi hak rakyat dalam melindunginya dan menjaga terpenuhinya kebutuhan pangan. Hal ini diakibatkan, karena pemodal besar yang mengendalikan pasar alias memonopoli. Sehingga menyebabkan tidak sedikt praktek permainan harga dan ketersediaan pangan. Konsep inilah yang akan menimbulkan matinya semangat rakyat untuk meningkatkan produksi pangan karena dibatasi oleh kepemilikan tanah. Edukasi Religi Dalam pandangan Islam, pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Di samping perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa). Karena pertanian merupakan salah satu hal terpenting dalam ekonomi yang apabila permasalahan pertanian tidak dapat diselesaikan, maka dapat membuat goncangnya perekonomian suatu negara yang cukup dahsyat. Bahkan akan membuat suatu negara menjadi lemah dan berada dalam ketergantungan pada negara lain. Oleh karena itu, kebijakan pangan dalam sistem Islam harus dijaga dari unsur yang mendominasi dan dikte negara asing, serta dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan ke depannya. Bukan hanya terfokus pada target produksi sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Oleh karenanya perhatian sistem Islam pun akan dicurahkan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan pertanian, agar kebutuhan pangan untuk rakyat tercukupi tanpa adanya kekurangan. Peningkatan produksi pertanian dalam sistem Islam akan lakukan dengan menggunakan 4 kebijakan yaitu, pertama, kebijakan pertanian adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pertanian dicapai dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Negara dapat mengupayakan intensifikasi dengan pencarian dan penyebarluasan teknologi budidaya terbaru di kalangan para petani; membantu pengadaan mesin-mesin pertanian, benih unggul, pupuk, serta sarana produksi pertanian lainnya. Dalam permodalan, negara harus memberikan modal bagi siapa saja yang tidak mampu, sebagai hibah (hadiah), bukan sebagai utang. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Umar bin al-Khaththab yang pernah memberikan harta dari Baitul Maal (kas Negara) kepada para petani di Irak, yang dapat membantu mereka untuk menggarap tanah pertanian serta memenuhi hajat hidup mereka. Tanpa meminta imbalan dari mereka. Di samping itu, Negara harus melindungi air sebagai milik umum dan sebagai input produksi pertanian. Karenanya, air beserta sarana irigasinya tidak boleh diswastanisasi. Kedua, kebijakan distribusi adalah cepat, pendek, dan merata. Dalam sistem Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya secara menyeluruh tanpa adanya perbedaan satu sama lain. Penataan distribusi kekayaan oleh negara Islam dilaksanakan dalam keseluruhan sistemnya, mulai dari penentuan kepemilikan harta kekayaan, pengelolaannya dan juga pendistribusiannya bagi kemaslahatan warga negaranya. Bahkan, apabila masyarakat mengalami kesenjangan antar individu, negara dalam hal ini pemimpin dalam sistem Islam diwajibkan memecahkannya dengan mewujudkan pemerataan/keseimbangan harta dalam masyarakat, dengan cara memberikan harta negara yang menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Ketiga, kebijakan ketersediaan pangan adalah ketersediaan kebutuhan pangan dalam hal yang sangat penting dan dijamin oleh sistem Islam. Oleh karenanya sistem Islam harus memperhatikan peningkatan produktivitas pertanian, pembukaan lahan-lahan baru, dan penghidupan tanah mati, serta pelarangan terbengkalainya tanah. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan produksi lahan-lahan pertanian, agar stok kebutuhan pangan selalu tersedia untuk rakyatnya. Dan sebagai proteksi terhadap ketersediaan pangan ini sistem islam melarang adanya praktek penimbunan barang (termasuk menimbun bahan kebutuhan pokok), karena hal ini akan menyebabkan kelangkaan bahan bahan kebutuhan pokok tersebut. Keempat, jaminan kesejahteraan negara yang meringankan beban masyarakat merupakan sesuatu yang didambakan kita semua, jaminan ini pun selayaknya akan diberikan oleh negara Islam kepada seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Apalagi yang menyangkut kebutuhan vital, maka dalam pelaksanaannya negara tidak dibenarkan membuat kebijakan-kebijakan yang memberatkan rakyatnya. Syariat Islam telah menetapkan pembiayaan atas berbagai keperluan dibebankan kepada negara dari baitul mal. Hal ini pun dilakukan ketika mekanisme penjaminan kebutuhan itu belum dipenuhi secara layak melalui hukum nafkah. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Alquran dan hadis yang memerintahkan manusia untuk menginfakkan harta dan memberi makan orang-orang fakir, miskin, dan yang kekurangan, seperti dalam QS Al Hajj: 28, Al Baqarah: 177, 184, 215, Al Insan: 8, Al Fajr: 13-14 dan Al Maidah: 89. Bahkan ketika harta dalam baitul mal tidak ada atau kurang, sementara sumbangan sukarela kaum muslim atas inisiatif mereka juga belum mencukupi, maka syariat menetapkan pembiayaannya menjadi kewajiban seluruh kaum muslimin. Sebagaimana, Islam telah memberikan contoh, bagaimana kesigapan negara dalam membantu rakyat yang kelaparan. Khalifah Umar bin Khaththab, di suatu malam, pernah melakukan inspeksi ke perkampungan penduduk. Tanpa sengaja beliau mendengar rintihan anak menangis dari arah sebuah rumah. Ternyata anak itu menangis karena lapar, sebab orang tuanya tidak lagi memiliki bahan makanan. Setelah mengetahui kondisi yang terjadi, Khalifah Umar bin Khaththab pun bergegas mengambil bahan makanan dari baitul mal, lalu dipikulnya sendiri untuk diberikan pada keluarga yang sedang menghadapi kelaparan tersebut. Inilah wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kebutuhan pokok rakyatnya dalam sistem Islam. WalLâhu a’lam. Susiyanti, S. E(Pemerhati Ekonomi)

SHARE:

Artikel Terkait

Wahai Wakil Rakyat, Jaga Amanat!

Tragedi Barat: Tiada Teladan Hidup

Jelang Pelaksanaan PON 2024, MPU Sampaikan 12 Poin Taushiyah terkait Kekhususan Aceh

Menyoal Integritas Pejabat di Balik Korupsi Taspen