Pemimpin Baru Hamas Harus Jembatani Gerakan yang Terpecah Terkait Iran
Struktur yang Memperdalam Perpecahan Internal
Di bawah kepemimpinan Meshaal, Hamas mengorganisasi ulang struktur kepemimpinannya ke dalam tiga wilayah utama. Tiga wilayah tersebut yaitu Gaza, Tepi Barat, dan diaspora.
Masing-masing wilayah memiliki Majelis Syura lokal yang dipilih serta kepemimpinan eksekutifnya sendiri. Tujuan dari struktur ini adalah untuk mendesentralisasi pengambilan keputusan dan menetapkan pembagian kerja yang lebih jelas.
Namun, struktur baru tersebut tidak terelakkan dalam memicu birokrasi yang membesar dan tumpang tindih mandat. Hal ini menciptakan benturan kepentingan serta perselisihan yang berulang antar-cabang gerakan.
Pengusiran Hamas dari Yordania pada akhir tahun 1990-an pada awalnya tampak seperti berkah yang terselubung. Selama 11 tahun berikutnya ketika kepemimpinannya berpusat di Damaskus, gerakan ini berhasil memperluas hubungan internasionalnya secara signifikan.
Pada periode inilah apa yang disebut sebagai axis of resistance atau poros perlawanan mulai terbentuk. Poros ini terdiri dari Iran, Suriah, Hizbullah, serta kelompok-kelompok Palestina termasuk Hamas dan Palestinian Islamic Jihad.
Dengan sebagian besar pemerintah Arab memihak kelompok oposisi yang saat itu dikenal sebagai “poros moderasi”, aliansi Hamas dan ketergantungannya yang kian besar pada Iran menjadi tidak terelakkan. Sejak awal 1990-an, Iran berupaya menjadikan Hamas sebagai proxy atau perwakilan yang mirip dengan Hizbullah dan Palestinian Islamic Jihad.
Meski demikian, di sepanjang era Meshaal, Hamas tetap mempertahankan tingkat independensi yang signifikan. Mereka tetap menjaga kemandirian ini walaupun menerima bantuan keuangan dan militer dari Iran.
Perpecahan akibat Arab Spring
Hubungan tersebut diuji secara berat oleh gelombang Arab Spring. Hamas menyambut serta mendukung pemberontakan rakyat, sekaligus menolak tuntutan Iran untuk memihak pemerintah Suriah yang menindas revolusi.
Gerakan tersebut memilih meninggalkan Damaskus menuju Doha. Keputusan ini membuat mereka meninggalkan hak-hak istimewa dan keuntungan politik besar yang telah dikumpulkan selama dekade sebelumnya.
Kepindahan dari Damaskus bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan kedua Meshaal sebagai kepala biro politik. Aturan gerakan tidak mengizinkannya mencalonkan diri lagi, dan wakilnya yang berbasis di Gaza, Ismail Haniyeh, diperkirakan akan menggantikannya.
Kendati demikian, Meshaal diyakinkan oleh para sekutu di dalam dan luar Hamas bahwa kondisi regional tidak mendukung adanya perubahan kepemimpinan. Sebuah kampanye digelar untuk mengubah aturan agar ia bisa menjabat untuk periode ketiga.
Aturan berhasil diubah dan Meshaal terpilih kembali. Namun, keputusan tersebut memicu krisis internal serius dan membuka keretakan antar-faksi kepemimpinan yang terus membesar pada tahun-tahun berikutnya.
