Perang Iran Memecah Belah Umat Muslim di Filipina
Narasi politik luar negeri yang memecah belah secara keliru sedang diperlakukan sebagai wacana keagamaan di dalam komunitas-komunitas Muslim kami.
Hal ini sebagian besar terjadi karena beberapa ulama yang mengambil posisi anti-Iran memperoleh pendidikan di sejumlah negara Teluk. Dinamika tersebut memengaruhi konteks lokal dan mencerminkan kecenderungan umum di mana para lulusan sistem pendidikan yang cenderung otoriter membawa pulang ideologi yang selaras dengan negara tempat mereka belajar.
Situasi yang terus berlanjut ini memiliki sejumlah konsekuensi penting.
Pertama, keterikatan antara agama dan politik yang dipraktikkan oleh para ulama dengan jutaan pengikut di media sosial menciptakan anggapan tidak langsung bahwa mereka memiliki otoritas yang dapat diandalkan dalam bidang geopolitik, meskipun belum tentu demikian.
Hal ini bertentangan dengan prinsip Al-Qur’an tentang meminta nasihat kepada ahl al-dzikr (orang-orang yang memiliki pengetahuan). Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan bersifat tersebar; tidak ada satu manusia pun yang memiliki otoritas atas seluruh pengetahuan.
Kedua, benturan ini memperdalam polarisasi di antara para ulama Muslim di wilayah yang sedang menjalani transisi pascakonflik yang rapuh. Sejak tahun 1970-an, umat Islam di Filipina Selatan telah berjuang untuk menentukan nasib sendiri. Kini mereka menghadapi situasi kompleks yang membutuhkan identitas yang kuat dan bersatu. Polarisasi ini justru melemahkan pembentukan identitas kolektif tersebut.
Ketiga, sebagian ulama mengambil sikap ekstrem terhadap pihak yang berbeda pandangan dengan memberi label “sesat”. Cara berpikir seperti ini berpotensi mendorong radikalisasi.
Untuk mengatasi situasi ini, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.
Pertama, perbedaan pendapat dalam ruang diskursus harus disikapi secara etis, bukan dengan mencela orang lain hanya karena memiliki pandangan politik yang berbeda. Tidak benar melabeli seseorang sebagai “sesat” hanya karena berbeda pendapat politik.
Kedua, ketika membahas persoalan Palestina dan perang Amerika Serikat-Israel di Timur Tengah, penting untuk mengingat latar belakang kita sendiri. Bangsa Moro memiliki warisan sejarah perjuangan melawan sistem penindasan dan ketidakadilan. Tetap berpegang pada nilai kemanusiaan berarti menentang ketidakadilan di mana pun terjadi.
Ketiga, wacana yang memecah belah mengenai isu-isu luar negeri dapat merusak kohesi masyarakat serta kemampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk membangun masa depan yang bersatu dan mampu menentukan nasib sendiri.
Komunitas Muslim di Bangsa Moro tidak seharusnya terjebak dalam narasi-narasi yang memecah belah. Mereka perlu mendasarkan keyakinan mereka pada ajaran Islam serta sejarah dan identitas mereka sendiri. []
*Nadhera Mohammad Qassem meraih gelar doktor dalam Ilmu Politik dari International Islamic University Malaysia. Penelitiannya mengkaji Islam dan politik di Timur Tengah serta komunitas Muslim minoritas di Filipina, dengan fokus pada dinamika pascakolonialisme, postmodernisme, dan modernitas.
Sumber: Al Jazeera
