Pernyataan Pertama Mojtaba Khamenei
Oleh: Yanuardi Syukur, Pengajar Antropologi Globalisasi di Universitas Khairun, Ternate.
Empat hari setelah resmi menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi Iran ketiga pada 8 Maret 2026, dunia akhirnya mendengar pernyataan pertama Ayatollah Mojtaba Khamenei.
Namun, cara penyampaiannya menciptakan misteri baru, yakni pernyataan itu tidak disampaikan langsung, melainkan dibacakan pembaca berita di Press TV pada 12 Maret 2026 (Al Jazeera, 12/3/2026).
Di tengah perang yang berkecamuk dengan Amerika Serikat dan Israel—yang menewaskan ayahnya Ali Khamenei, istri, dan seorang putrinya—publik hanya mendapat pesan tertulis tanpa bisa melihat atau mendengar langsung sosok pemimpin baru mereka. Analis Zeidon Alkinani menegaskan bahwa ketidakhadiran fisik ini tidak banyak meredam rumor bahwa pemimpin tertinggi yang baru ditunjuk itu terluka—atau bahkan telah syahid—dalam perang yang sedang berlangsung dengan AS dan Israel (Al Jazeera, 12/3/2026).
Situasi ini menciptakan ketidakpastian besar mengenai legitimasi dan kemampuan pemimpin baru untuk berdiri teguh di tengah tantangan besar, apalagi Menteri Pertahanan Israel telah mendeklarasikan bahwa setiap pemimpin tertinggi baru “akan menjadi target pasti untuk dilenyapkan” (The Washington Institute, 5/3/2026).
Mojtaba Khamenei (56 tahun) bukanlah wajah baru di belakang layar kekuasaan Iran. Putra kedua Ali Khamenei ini telah lama dikenal sebagai sosok ultra-konservatif dengan jaringan kuat di IRGC dan Basij. Menurut Patrick Clawson dan Farzin Nadimi dari The Washington Institute, Mojtaba telah lama menjadi figur penting di Kantor Pemimpin Tertinggi, bahkan diduga sering memengaruhi dan mengendalikan akses kepada ayahnya (The Washington Institute, 5/3/2026).
Menurut Clawson dan Nadimi pengalaman Mojtaba memimpin Basij dalam menumpas gerakan protes 2009 membuktikan bahwa ia tidak segan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Ia juga memiliki relasi kuat dengan jaringan IRGC. Bahkan sebuah memo yang bocor, mantan komandan IRGC memuji Mojtaba karena pengetahuan militernya dan dukungan luasnya bagi organisasi, termasuk dana tambahan untuk proyek rudal dan drone (The Washington Institute, 5/3/2026).
Dalam pernyataan pertamanya, Mojtaba Khamenei menegaskan antara lain bahwa Selat Hormuz “akan terus ditutup untuk memberi tekanan pada musuh”, semua pangkalan AS di kawasan “harus segera ditutup atau akan diserang”, dan “balas dendam” bagi para syuhada adalah prioritas yang tidak akan ditinggalkan (Al Jazeera, 12/3/2026). Mojtaba juga menyebut kelompok bersenjata di Yaman dan Irak siap “membantu” revolusi Islam.
Rob Geist Pinfold dari King’s College London menilai pernyataan ini sebagai “penggandaan posisi mapan Iran” (a doubling down on Iran’s established positions), bukan perubahan retorika seperti yang mungkin diharapkan pemerintahan Trump (Al Jazeera, 12/3/2026).
Menariknya, pernyataan ini berseberangan dengan sinyal Presiden Masoud Pezeshkian sehari sebelumnya yang membuka peluang gencatan senjata. Hal ini menegaskan siapa pemegang kendali sesungguhnya di Tehran, yang tentu saja adalah Mojtaba Khamenei sebagaimana ayahnya dahulu.
Dari peristiwa di atas, ada tiga hal yang dapat kita analisis.
Pertama, pernyataan pertama Mojtaba Khamenei tidak bisa dibaca sekadar sebagai respons terhadap perang, melainkan sebagai alat politik internal untuk mengonsolidasikan kekuasaan yang saat itu rapuh akibat serangan Amerika-Israel.
Dengan ketidakhadirannya secara fisik, pesan tertulis ini menjadi satu-satunya instrumen untuk menunjukkan bahwa ia masih hidup dan memegang kendali. Seruan “balas dendam” dan retorika perlawanan dirancang untuk melanjutkan komitmen perlawanan IRGC dan Basij—konstituen politik utamanya—sambil mengalihkan perhatian dari perdebatan internal mengenai legitimasi suksesi dinasti yang bertentangan dengan tradisi revolusioner Iran. Ini adalah upaya membangun otoritas melalui proyeksi kekuatan, bukan melalui penampilan publik atau dialog.
Kedua, kontradiksi terang-terangan antara pernyataan Mojtaba dan sinyal Presiden Pezeshkian mengenai kemungkinan gencatan senjata bukan sekadar ketidakselarasan kebijakan, melainkan bukti nyata bahwa di Iran pasca-Ali Khamenei, semua kekuasaan efektif telah tersentralisasi di tangan pemimpin tertinggi yang baru.
