Polisi Bobrok, Negara Borok

Oleh karenanya akan lebih masuk logika, bila dibunuhnya BJ, adalah lebih atas motif seperti “jeruk makan jeruk” atau “ada lembaga Polri di dalam Polri” yang di dalamnya ada kandungan “nila” yang bisa “merusak susu sebelanga”dalam kerangka persiapan “perang untuk berebut jabatan Kapolri” mendatang di mana BJ yang sudah bekerja bersama FS dari semenjak 2015 dianggap sudah banyak tahu rahasia-rahasia keterlibatan FS ini dengan dunia mafia kejahatan hitam itu yang bilamana “bocor” informasi itu ke pihak lawan tidak saja mempengaruhi reputasi FS, bahkan akan tercorenglah marwah dan citra institusi Polri itu sendiri.

Terlebih, konstelasi keberadaan organisasi organik Satgassus Non Struktural Merah Putih yang diketuai FS sudah fungsional peranannya semenjak era Tito Karnavian, boleh jadi sekaligus pendiri dan inisiatornya. Semenjak itu kita bisa melihat rekam jejaknya betapa sungguh luar biasanya kekayaan banyak para jenderal petinggi Polri itu yang sesungguhnya takkan mungkin didapat bilamana kejujuran, keiklasan dan keadilan yang menjadi pedoman dan landasan kinerjanya.

Dan yang lebih hebatnya lagi di tengah-tengah fungsi dan peran Satgassus yang demikian gelap dan hitam itu, organik ini ternyata menjadi penyokong paling andal, bahkan cenderung menjadi momok dan jagal bagi siapa saja yang menjadi lawan politik yang selalu mengkritisi, mendiskresi dan mengkontradiksi “kemapanan otoritarianisme” kekuasaan rezim penguasa Jokowi selama ini.

Kinerja institusi Satgassus non struktural Polri ini sangat dikenal keberpihakannya, tak adil, zalim, dan selalu “tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas” dalam mengekseskusi suatu legal standing atas kasus pelanggaran hukum pidana yang sesungguhnya tak layak dan tak pantas dijadikan obyek maupun subyek
gugatan hukumnya.

Terutama, yang dipojokkan adalah kelompok, komunitas dan organisasi Islam yang terus-menerus distigmatisasi secara masif dan sistematis seolah menjadi biang kerok pengungkit kerusuhan sosial berupa sifat dan sikap “tak segaris lurus” : intoleransi, radikal dan terorisme.

Salah satunya gerakan terorisme yang sudah lama tiada dan menghilang di Indonesia, boleh jadi oleh organik distigmatisasi masih ada dan seolah berafiliasi dengan organisasi terorisme Internasional yang lazim berada di negara-negara mainstream ekstremis Timur Tengah. Padahal, semua ini adalah hasil rekayasa organisasi organik Polri non struktural ini dengan fakta pembuktian masih banyak ditangkapinya pelaku-pelaku terorisme itu yang sengaja “diadakan dan disebar” di pelbagai daerah di Indonesia.

Belum lagi banyak sudah ditangkapi, dipersekusi dan dikriminalisasi para ulama, kiai dan habaib yang tak jelas apa kesalahannya. Setelah HTI dan FPI dibubarkan, Imam Besar Habib Rizieq Syihab yang memang menggalakkan perlawanan pula atas kinerja Satgassus itu turut terusir pula dan tinggal di Mekkah beberapa tahun demi mengamankan diri dan keluarganya yang nyata terus mengalami intimidasi dan percobaan pembunuhan, termasuk dengan menggunakan sniper, tetapi atas perlindungan-Nya selalu meleset dan gagal. Sampailah terjadi tragedi kejahatan kemanusiaan yang paling mengerikan pembantaian dan pembunuhan terhadap enam laskar FPI pengawalnya, yang sesungguhnya sasaran utamanya, adalah IB HRS itu. Dan jika diruntun semenjak Kapolri Tito Karnavian, Idham Azis hingga Sulistyo Sigit sudah berapa banyak kejahatan kemanusiaan yang telah dilanggar oleh organik Polri ini: sungguh tak bisa disebutkan di sini!!

Tetapi, ironisnya, pelaku kejahatan korupsi, money laundring, dan dana yang dibawa kabur puluhan triliun yang oknum pelakunya merupakan asal partai rezim dan oleh pemilik konglomerasi kemitraan penguasa dengan oligarki korporasi, seolah tetap tak dipedulikan kasusnya masuk brankas sampah, dibiarkan lama tak terurus sampai menghilang dengan sendirinya.

Nah, sampailah di bagian akhir tulisan ini menegasikan ketika kemudian kasus FS dan CP ini ternyata motifnya semakin terang benderang, tidak hanya di seputaran perselingkuhan, asmara dan atau pelecehan seksual, bahkan terkesan ada isu baru berupa berbau sengatan LGBT alias penyuka sesama jenis, kemudian motifnya sudah melebar dan diyakini keniscayaannya lebih kepada betapa “biadab, tak beradab dan sungguh sangat anomali moral” kinerja organik Satgassus non struktural Merah Putih ini, pemerintah yang semula melalui Presiden menyatakan himbauan hingga empat kali agar kasus ini diproses secara terbuka, jujur dan transparansi, sudah mulai menutup diri dan ditutupi dengan mencuci tangan melemparkannya kembali kepada tanggung jawab Kapolri. Sehingga, di tingkat praksis dan teknis pun, Mahfud MD pun seolah mengunci motif itu terkesan “dilokasir” dan “terlokalisir” di kasus pelecehan seksual yang disebutnya sangat “ menjijikkan” itu.

Lantas pertanyaan publik yang semakin hari semakin terakumulasi membuncah betapa nyaris kebobrokan di tubuh institusi Polri sudah mulai terungkap dan terkuak itu apakah benar-benar akan terus dilanjutkan prosesnya secara terbuka, jujur, adil dan transparansi hingga sampai ke akar-akarnya?

Maka, jika tidak institusi Polri yang notabene representator negara bagi matra pelayanan dan pengayoman serta perlindungan keamanan dan pengaman rakyat telah menyimpang dan diselewengkan, konsekuensinya jika dibiarkan dan negara melakukan pembiaran itu jelas akan menjadi luka negara yang tidak saja menoreh dalam, bahkan sudah “memborok” eskalasi dan konstelasinya ke seluruh tubuhnya!! Wallahu’alam Bishawab.

Mustikasari, Bekasi, 17 Agustus 2022

Dairy Sudarman, adalah pemerhati politik dan kebangsaan.