Prabowo Tahu Dirilah, ‘Berikan’ 2029 kepada Anies Baswedan
Nafsu Kuasa: Ketika Ambisi Mengalahkan Akal dan Amanah
Nafsu kuasa adalah salah satu dorongan paling berbahaya dalam diri manusia. Psikologi modern dan khazanah Islam sama-sama menempatkannya sebagai sumber kerusakan kepemimpinan. Dalam psikologi politik, Lord Acton mengingatkan bahwa “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Kekuasaan, jika tidak dikendalikan, membuat manusia merasa kebal dari kritik dan hukum.
Psikolog Harvard David McClelland membedakan kekuasaan menjadi dua: personalized power dan socialized power. Yang pertama lahir dari ego dan ambisi pribadi—ingin menguasai, mengendalikan, dan mempertahankan posisi. Inilah bentuk nafsu kuasa yang melahirkan pemimpin defensif, anti kritik, dan gemar simbol. Yang kedua adalah kekuasaan yang diniatkan untuk melayani. Krisis kepemimpinan terjadi ketika negara dipimpin oleh mereka yang dikuasai personalized power.
Psikolog humanistik Erich Fromm bahkan menyebut nafsu berkuasa sebagai kompensasi atas ketakutan batin dan kehampaan jiwa. Kekuasaan dijadikan alat untuk menutup rasa tidak aman. Inilah sebabnya mengapa pemimpin yang haus kuasa cenderung alergi terhadap perbedaan pendapat dan membutuhkan legitimasi simbolik terus-menerus.
Islam telah lama memperingatkan bahaya ini. Imam Al-Ghazali dalam “Ihya’ Ulumuddin” menegaskan bahwa cinta jabatan lebih berbahaya daripada cinta harta, karena jabatan merusak bukan hanya pelakunya, tetapi juga masyarakat luas. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan kehormatan. Orang yang mengejar jabatan dengan nafsu biasanya tidak layak memikulnya.
Rasulullah Saw bahkan melarang ambisi jabatan. Dalam hadis sahih, Nabi bersabda agar manusia tidak meminta kekuasaan, karena kekuasaan yang diperoleh lewat ambisi akan membuat seseorang ditinggalkan tanpa pertolongan Allah. Ini adalah peringatan spiritual sekaligus etika politik.
Dalam konteks kepemimpinan nasional, nafsu kuasa tampak ketika pemimpin enggan mengevaluasi diri, mempertahankan kabinet yang gagal, menutup telinga dari kritik, dan lebih sibuk menjaga gengsi ketimbang memperbaiki kebijakan. Sebaliknya, pemimpin yang lebih rasional justru tidak tergesa mengejar kekuasaan, tetapi fokus pada desain kebijakan dan keberlanjutan.
Di sinilah perbedaan mendasar itu kembali terlihat. Ambisi kekuasaan cenderung melahirkan gaya memerintah yang keras namun rapuh. Sementara kepemimpinan yang lebih tenang, berbasis ilmu, dan rendah hati justru membuka ruang koreksi dan perbaikan. Sejarah, psikologi, dan ajaran Islam sepakat: negara rusak bukan karena kurang pemimpin kuat, tetapi karena terlalu banyak pemimpin yang dikuasai nafsu kuasa. Wallahu azizun hakim.[]
Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.
