Tiadakan Operasi Yustisi bagi Pendatang, Anies: Jakarta Milik Seluruh Warga Indonesia
Jakarta (SI Online) – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, ibu kota terbuka bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak membatasi warga dari luar kota menjadi pendatang baru di Jakarta.
“Mengapa? Ibu Kota adalah milik seluruh warga Indonesia. Jakarta adalah milik seluruh Indonesia,” ujar Anies saat acara melepas keberangkatan Jakarta Mudik Gratis 2019 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis 30 Mei 2019, seperti dikutip Republika.co.id.
Anies memaparkan, dengan adanya 17.437 peserta mudik ini menandakan bahwa sebagian warga Jakarta berasal dari luar kota. Menurutnya, tak ada larangan bahkan semua orang memiliki kesetaraan untuk mencari kerja di Ibu Kota.
Untuk itu, Anies menganjurkan bagi mereka yang akan ke Jakarta untuk mempunyai bekal yang mencukupi. Di antaranya, siapa saja wajib membawa kelengkapan dokumen kependudukan.
Kemudian, diusahakan memiliki kartu atau mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan. Alasannya untuk menjaga-jaga jika ada masalah kesehatan bisa langsung diatasi.
“Yang ketiga, bawa keterampilan, bawa pengalaman, bawa kemampuan sehingga di Jakarta ikut menggerakkan perekonomian di Ibu Kota,” lanjut Anies.
Dengan keterampilan, pengalaman, dan kemampuan itu, kata Anies, maka yang datang ke Jakarta ikut berkontribusi menggerakkan perekonomian. Sehingga bukan menimbulkan permasalahan baru di Ibu Kota.
Selain itu, Anies menegaskan, tak ada lagi operasi yustisi (justicia) atau kependudukan pada tahun ini. Sebab, dia ingin Jakarta menjadi kota yang setara bagi semua kalangan.
“Karena itu, perlu saya sampaikan di sini, sejak tahun lalu kita tidak lagi menyelenggarakan operasi-operasi pemeriksaan, atau biasa disebut operasi justicia untuk memeriksa yang dari kampung datang ke Jakarta,” kata Anies.
Ia menjelaskan, dalam praktiknya, proses pemeriksaan yustisi hanya mengenai kalangan bawah. Padahal, menurut dia, masyarakat yang datang ke Jakarta berasal dari berbagai kelas ekonomi, dari bawah, menengah, hingga kelas atas.
Namun, Anies melanjutkan, dipastikan hampir semua kalangan atas tak tertangkap operasi yustisi ini. “Hampir pasti yang di atas tidak tertangkap dalam operasi-operasi justicia. Yang (operasi) itu diselenggarakan oleh siapa? Oleh kita sendiri,” katanya.
Untuk itu, pada 2019 ini yang ada hanya pelayanan jasa kependudukan untuk mereka yang bekerja di Jakarta. Anies mengatakan, semua masyarakat memiliki hak dilayani dan kesempatan yang untuk mencari kerja di Jakarta.
red: farah abdillah
