Prabowo Tahu Dirilah, ‘Berikan’ 2029 kepada Anies Baswedan
Saat tampil di Perayaan Natal Nasional 2025 yang digelar di Tennis Indoor Gelora Bung Karno, Senin malam (05/01) Prabowo nampak ingin jadi presiden lagi di tahun 2029. Ia tanpa malu mengatakan, “Kalau rakyat pilih saya tahun 2029, apa salah saya?”
Ungkapan “Prabowo tahu dirilah” bukan sekadar ejekan politik. Ia adalah vonis rasional atas kepemimpinan yang besar dalam kuasa, tetapi kecil dalam kejernihan berpikir. Indonesia hari ini tidak kekurangan pemimpin yang bisa memerintah dengan suara keras. Yang langka adalah pemimpin yang berpikir jernih, berbasis data, dan tahan kritik.
Prabowo Subianto menang Pemilu 2024, tetapi kemenangan yang dipenuhi kecurangan itu tidak melahirkan kepemimpinan intelektual. Negara modern tidak dipimpin dengan gertak, melainkan dengan argumen, desain kebijakan, dan evaluasi rasional.
Rocky Gerung adalah intelektual yang paling konsisten dan tajam menguliti Prabowo. Dalam berbagai forum publik, Rocky berulang kali menegaskan bahwa problem utama Prabowo bukan niat, melainkan cara berpikir.
Rocky Gerung menyatakan secara eksplisit, “Prabowo itu kuat dalam retorika kekuasaan, tetapi lemah dalam logika kebijakan.” Menurut Rocky, Prabowo terbiasa hidup dalam dunia komando, bukan dunia argumentasi. Akibatnya, kebijakan sering lahir dari intuisi kekuasaan, bukan dari proses analisis.
“Negara ini tidak bisa dipimpin dengan temperamen militer. Negara sipil butuh rasio, bukan emosi,” kata Rocky Gerung
Rocky juga mengkritik kebiasaan Prabowo melontarkan angka-angka bombastis seperti pertumbuhan ekonomi 8% tanpa peta jalan yang masuk akal. Kata Rocky, “Itu bukan perencanaan ekonomi. Itu sugesti politik.”
Kabinet Prabowo adalah kabinet balas budi politik. Jumlah menteri dan wakil menteri yang berlebihan bukan tanda kekuatan, melainkan ketidakpercayaan pada meritokrasi. Seorang mantan menteri menyatakan bahwa kabinet gemuk itu menunjukkan kepercayaan diri yang rendah pada Prabowo, sehingga menuruti orang-orang di sekitarnya.
Rocky Gerung menyindir keras, “Kabinet sebesar itu bukan untuk bekerja, tapi untuk menenangkan elite.”
Pakar administrasi publik menilai kabinet Prabowo sebagai organisasi yang gemuk di struktur, kurus di fungsi. Banyak menteri hadir secara administratif, tetapi absen secara substantif. Mereka aman, pasif, dan menunggu arahan—bukan pemecah masalah.
Di tengah dunia yang bergejolak—perang, genosida, krisis kemanusiaan—Indonesia justru tampil tanpa suara tegas. Menlu Sugiono dinilai pasif, normatif, dan nyaris tak memimpin wacana global. Menlu Sugiono nampaknya menunggu komando dari Prabowo. Sementara Prabowo sendiri terlihat lembek dalam masalah politik internasional, khususnya dalam masalah Palestina.
Analis hubungan internasional menyebut diplomasi Indonesia kehilangan moral leadership. Padahal, politik luar negeri adalah cermin kecerdasan presiden. Jika menlu pasif, masalahnya bukan hanya menter, tetapi presiden yang tidak memberi arah.
