Muslim India Kehilangan Ruang Publik untuk Salat Id

Oleh: Sajid Raina dan Tauseef Ahmad

Suasana nyaris tidak terasa meriah ketika sekelompok pria Muslim berkumpul di dalam sebuah masjid kecil untuk membahas pengaturan salat Iduladha di distrik Meerut, negara bagian Uttar Pradesh, India.

Kipas angin langit-langit berputar mengusir panas menyengat India utara ketika hampir 50 jamaah mendengarkan anggota komite pengelola masjid di desa Maliyana, sekitar 80 km dari New Delhi, ibu kota nasional India.

Percakapan mereka bukan tentang hewan kurban atau sedekah, melainkan persoalan yang dianggap lebih mendesak: jalan raya, barikade, izin polisi, dan di mana serta bagaimana tepatnya mereka akan melaksanakan salat Id pada Kamis nanti.

“Tolong jangan berkumpul di luar gerbang masjid,” ujar salah seorang anggota komite. “Jika masjid penuh, tunggu giliran salat berikutnya. Hindari perdebatan. Hindari video. Jangan menanggapi provokasi.”

Para pria di hadapan mereka mengangguk diam-diam. Sebagian menggulir grup WhatsApp tempat imbauan polisi setempat sudah mulai beredar, meminta Muslim tidak melaksanakan salat di ruang publik. Yang lain saling bertukar pandangan cemas.

Maliyana memiliki sejarah kelam. Pada Mei 1987, 72 Muslim dibantai di sana oleh massa Hindu lokal bersama personel Provincial Armed Constabulary (PAC), pasukan bersenjata milik pemerintah negara bagian. Setelah 36 tahun persidangan, pengadilan distrik pada 2023 membebaskan puluhan terdakwa karena kurangnya bukti.

Namun kekhawatiran yang membuat komite masjid dan jamaah meninjau ulang rencana Id mereka berakar pada kejadian yang lebih baru.

‘Orang-orang secara alami takut’

Selama lebih dari satu dekade, kelompok Hindu sayap kanan — yang semakin berani setelah terpilihnya nasionalis Hindu Narendra Modi sebagai perdana menteri India pada 2014 — memprotes Muslim yang melaksanakan salat Jumat dan salat hari raya di ruang publik dengan alasan lalu lintas dan keamanan.

Kelompok-kelompok ini, bahkan sejumlah politisi dari Partai Bharatiya Janata (BJP) milik Modi, telah mengganggu pelaksanaan salat di jalan raya, taman, atau lahan kosong. Video viral yang memperlihatkan Muslim salat di area terbuka memicu kemarahan dan kampanye daring, yang dalam beberapa kasus mendorong pihak berwenang mencabut izin salat di lokasi-lokasi tersebut.

Minggu lalu, Vishwa Hindu Parishad (VHP), kelompok Hindu garis keras yang berafiliasi dengan BJP, menuntut pelarangan total salat di jalan raya di seluruh India, dengan menyebut praktik itu sebagai “unjuk kekuatan” komunitas Muslim.

Namun umat Muslim berpendapat bahwa pengetatan terhadap salat di ruang publik mengabaikan kenyataan praktis: banyak masjid dan lapangan khusus salat Id yang disebut “Eidgah” tidak mampu menampung seluruh jamaah saat salat Jumat atau Id, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk.

Sehari sebelum Idul Adha, pertanyaan utama bagi Muslim India adalah apakah mereka akan diizinkan salat dengan damai, tanpa pengawasan berlebihan, konfrontasi, atau permusuhan publik — terutama di Uttar Pradesh yang dipimpin BJP, negara bagian yang populasinya hampir sebesar Pakistan dan menjadi rumah bagi hampir 39 juta Muslim, lebih banyak daripada populasi Arab Saudi.

Pemerintah BJP di Uttar Pradesh, yang sejak 2017 dipimpin Yogi Adityanath — biksu Hindu garis keras berjubah safron yang dikenal dengan retorika anti-Muslimnya — telah meningkatkan penindakan terhadap salat Muslim di jalan dan ruang terbuka.

Pada 18 Mei, Adityanath mengatakan Muslim sebaiknya melaksanakan salat Idul Adha “secara bergiliran”.

“Pyaar se maanenge theek hai, nahi maanenge to doosra tareeqa apnayenge … (Jika mereka mau mengikuti dengan baik-baik, itu bagus; jika tidak, kami akan memakai cara lain),” tulisnya di X.