Universitas Tidak Boleh Jadi Rantai Pasok bagi AI
Oleh: Somdeep Sen, Peneliti Asosiasi Kajian Asia di Afrika, Universitas Pretoria.
Universitas yang kekurangan dana saat ini sedang didorong untuk membentuk ulang strukturnya di sekitar kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Namun, pihak yang paling diuntungkan dari tren ini adalah perusahaan-perusahaan yang menjual teknologi tersebut.
Apakah AI Akan Menjadi Jawaban untuk Semuanya?
Itulah yang tampaknya menjadi pesan utama dari banyak pembicara pidato wisuda di universitas-universitas Amerika Serikat pada musim kelulusan tahun ini. Kendati demikian, para lulusan tidak selalu menyambut baik pesan bernada optimistis tersebut.
Dalam berbagai upacara wisuda, mereka merespons narasi tersebut dengan sorakan penolakan dan ejekan. Reaksi keras dari para mahasiswa ini sebenarnya tidak sulit untuk dipahami.
Para mahasiswa tersebut lulus pada saat AI dipromosikan bukan hanya sebagai alat yang harus mereka kuasai, melainkan juga sebagai kekuatan yang dapat mengubah pasar kerja yang akan mereka masuki. Namun, tantangan nyata yang dihadapi dunia pendidikan tinggi saat ini bukan hanya soal ketersediaan lapangan pekerjaan.
Universitas-universitas juga sedang didorong untuk membentuk ulang diri mereka di sekitar AI. Teknologi ini kerap dielu-elukan sebagai solusi instan atas tekanan anggaran, beban administrasi, dan tuntutan dunia kerja modern.
Di Sinilah Letak Bahaya yang Sesungguhnya
Dalam “era AI”, universitas berisiko menjadi korban dari penerimaan teknologi yang terlalu tidak kritis dan tergesa-gesa. Kondisi ini diperparah ketika institusi pendidikan sedang menghadapi tekanan finansial yang sangat berat.
Para pelaku industri teknologi sangat gencar mendorong arah kebijakan universitas ke tujuan tersebut. Sebuah makalah terbaru yang disponsori oleh Cisco, perusahaan jaringan dan teknologi asal AS, menyatakan bahwa institusi yang berpikiran maju melihat AI sebagai solusi atas keterbatasan sumber daya mereka.
Makalah tersebut menambahkan bahwa AI dapat mengotomatisasi tugas rutin, meningkatkan layanan mahasiswa, dan membantu universitas beroperasi lebih efisien. Dokumen itu juga menegaskan bahwa universitas harus menerima perannya sebagai rantai pasok keterampilan yang terkait dengan AI.
Alasannya, mahasiswa yang memasuki dunia kerja mengharapkan integrasi AI, dan perusahaan semakin menuntut literasi AI dari para pelamar. Cara pandang yang transaksional ini tentu saja cukup membuka mata kita.
Universitas kini diminta melihat AI bukan sekadar sebagai alat bantu, melainkan sebagai prinsip pengorganisasian utama institusi. Mahasiswa dipandang sebagai calon pekerja yang membutuhkan literasi AI, sedangkan staf didorong untuk menyederhanakan pekerjaan mereka demi efisiensi.
Pada akhirnya, institusi dibentuk ulang agar lebih otomatis dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja semata. Beberapa universitas ternama bahkan telah menerima logika korporasi ini.
Universitas Minnesota, Dartmouth College, dan Universitas Syracuse tercatat telah menandatangani kerja sama dengan perusahaan AI. Selanjutnya pada tahun 2025, California State University (CSU) membuat kesepakatan senilai 17 juta dolar AS dengan OpenAI.
Kerja sama tersebut bertujuan untuk menyediakan chatbot pendidikan kepada lebih dari setengah juta mahasiswa dan staf pengajarnya. Meskipun demikian, hasil survei menunjukkan bahwa banyak dosen dan mahasiswa CSU tidak sepenuhnya yakin dengan janji-janji memukau AI.
Namun, skeptisisme dari warga kampus itu tidak menghentikan kesepakatan tersebut untuk diperlakukan sebagai sebuah tonggak sejarah baru. Bagi OpenAI, kerja sama dengan sistem universitas negeri terbesar di AS menjadi bukti bahwa AI bisa diterapkan secara luas di pendidikan tinggi.
