Pemimpin Baru Hamas Harus Jembatani Gerakan yang Terpecah Terkait Iran
Oleh: Azzam Tamimi (Penulis adalah akademisi Palestina-Inggris dan penulis buku “Hamas: Unwritten Chapters”)
Terpilihnya Khalil al-Hayya sebagai pemimpin baru Hamas bukan sekadar pengisian posisi kosong yang ditinggalkan akibat perang. Keputusan yang ditentukan oleh selisih satu suara setelah hampir dua tahun kepemimpinan kolektif ini menyingkap pembagian di dalam gerakan yang telah berubah akibat pengasingan, pergolakan regional, dan hubungannya yang kian berdampak dengan Iran.
Al-Hayya merupakan mantan wakil Yahya Sinwar di Gaza sekaligus anggota dewan lima orang yang memimpin Hamas sejak pembunuhan Sinwar pada Oktober 2024. Ia mengalahkan mantan kepala biro politik Khaled Meshaal dalam pemungutan suara dengan hasil akhir 35-34.
Hasil yang sangat tipis tersebut merangkum pertanyaan sentral yang kini dihadapi Hamas. Pertanyaan itu adalah apakah Hamas dapat menyatukan kembali faksi-faksi yang bersaing, atau apakah kemenangan al-Hayya justru akan memperkuat pengaruh kelompok yang paling dekat dengan Teheran.
Baca juga: Khalil al-Hayya Terpilih sebagai Ketua Biro Politik Hamas
Dari Gaza ke Diaspora
Ketika Hamas didirikan pada Desember 1987, siapa yang memimpin gerakan ini tidak terlalu dipersoalkan dibandingkan sekarang. Struktur kepemimpinannya jauh lebih sederhana sebelum akhirnya berkembang menjadi lebih kompleks selama dua dekade berikutnya.
Meskipun secara formal lahir di Gaza, Gerakan Perlawanan Islam atau Hamas merupakan proyek bersama dari beberapa organisasi yang beroperasi di bawah payung Ikhwanul Muslimin cabang Bilad ash-Sham. Organisasi ini mencakup cabang Ikhwanul Muslimin di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yordania, serta afiliasi di seluruh diaspora seperti Kuwait, Qatar, dan Arab Saudi.
Pada awalnya, kepemimpinan Ikhwanul Muslimin di Gaza memegang kendali penuh atas gerakan tersebut. Seperti organisasi Ikhwanul Muslimin di tempat lain, lembaga ini dikelola oleh Majelis Syura terpilih yang mewakili berbagai wilayah di Jalur Gaza.
Majelis Syura tersebut kemudian memilih kantor eksekutif dari antara anggotanya sendiri. Kantor eksekutif inilah yang mengadakan pertemuan pada 9 Desember 1987 dan memutuskan untuk merubah organisasi Ikhwanul Muslimin di Gaza menjadi Gerakan Perlawanan Islam.
Anggota pendirinya meliputi Syekh Ahmed Yassin, Abdulaziz al-Rantissi, Salah Shihada, Abdulfattah Dukhan, Muhammad Sham’ah, Ibrahim al-Yazuri, dan Issa al-Nashar. Model kepemimpinan tersebut segera terganggu oleh tindakan represif dari pihak Israel.
Setelah Hamas menyatakan bertanggung jawab atas beberapa operasi perlawanan, pasukan pendudukan Israel meluncurkan serangkaian tindakan keras. Kampanye penangkapan massal tersebut melumpuhkan gerakan dan menghilangkan hampir seluruh pemimpin tingkat pertama serta kedua.
Tindakan keras ini mengkhawatirkan jaringan pendukung Hamas di luar Palestina. Mousa Abu Marzouk, yang saat itu sedang menempuh studi doktor di Amerika Serikat, diutus ke Gaza untuk menyelamatkan sisa-sisa organisasi yang rusak parah.
Meningkatnya peran aparatur pendukung luar negeri dalam membangun kembali gerakan menjadi awal peralihan kepemimpinan dari Gaza ke diaspora. Abu Marzouk kemudian pindah ke Yordania dan menjadi kepala biro politik gerakan tersebut hingga ia ditangkap di Bandara Internasional John F. Kennedy saat kembali ke AS pada tahun 1995.
Khaled Meshaal menggantikannya dan terpilih kembali beberapa kali. Ia menjabat sebagai kepala biro politik hingga tahun 2017.
