Amien Rais Prediksi Jokowi ‘Klipuk’ Sebelum 2029, Prabowo Harus Berani Lepas dari Bayang-Bayangnya
Jakarta (Suaraislam.id)—Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, kembali melontarkan kritik keras terhadap dinamika politik nasional. Dalam ceramah terbarunya, Amien menggunakan istilah Jawa “klipuk” untuk menggambarkan kondisi politik mantan Presiden Joko Widodo (yang ia sebut dengan nama “Mukidi”), yang menurutnya pada akhirnya akan mengalami kejatuhan politik.
Di awal ceramahnya, Amien menjelaskan bahwa kata klipuk dalam bahasa Jawa berarti kehabisan tenaga, tidak berdaya, bahkan dapat dimaknai sebagai “mati”. Namun, dalam konteks politik, istilah itu ia gunakan untuk menggambarkan seseorang yang kehilangan seluruh kekuatan dan pengaruh politiknya.
“Dalam konten video ini, klipuk saya artikan sebagai kepayahan total, kehabisan tenaga sehingga tidak berdaya lagi.”
Ambisi Kekuasaan Dinilai Belum Berakhir
Amien menilai upaya Joko Widodo untuk tetap mempertahankan pengaruh politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden merupakan sesuatu yang tidak masuk akal.
Menurutnya, setelah sepuluh tahun memimpin Indonesia, Jokowi masih berupaya mengendalikan arah kekuasaan nasional melalui putranya yang kini menjadi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Dalam ceramah tersebut, Amien kembali mengulang kritiknya terhadap proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden yang sejak awal dinilainya bermasalah secara konstitusional.
Ia juga menyinggung rencana safari politik Jokowi ke berbagai daerah yang disebut-sebut untuk menemui masyarakat yang masih merindukannya.
Menurut Amien, kegiatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari praktik politik populis yang selama ini identik dengan pembagian kaus, bantuan beras, hingga amplop kepada masyarakat.
Prabowo Dinilai Semakin Lemah
Dalam analisisnya, Amien mengatakan Jokowi justru terlihat semakin kuat karena Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin melemah akibat berbagai kebijakan pemerintahannya sendiri.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya rawan menjadi lahan korupsi para pengelola.
Selain itu, ia juga menyoroti program Koperasi Merah Putih yang menurutnya tidak memperoleh dukungan luas dari masyarakat desa.
Menurut Amien, berbagai persoalan tersebut membuat perhatian publik bergeser sehingga posisi politik Jokowi tampak tetap dominan.
Mengutip Kajian YLBHI
Amien juga mengutip kajian singkat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang diterbitkan pada 7 Juli 2026 mengenai Koperasi Merah Putih.
Ia menyebut kajian tersebut menyimpulkan bahwa pemerintah telah mengkhianati prinsip-prinsip koperasi, menggerus ekonomi warga, menyeret TNI ke dalam urusan sipil, serta mengancam ruang hidup masyarakat.
Bagi Amien, kritik dari YLBHI memperlihatkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah tidak sepenuhnya memperoleh legitimasi sosial.
