Muktamar NU dan Kemanusiaan Global
Oleh: Yanuardi Syukur, Dosen Antropologi Universitas Khairun, Ternate.
Pada 27–31 Agustus 2026, Nahdlatul Ulama (NU) akan menyelenggarakan Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Secara formal, agenda ini merupakan musyawarah rutin lima tahunan bagi organisasi Islam terbesar di dunia tersebut.
Namun, jika dicermati, pembicaraan yang berkembang menunjukkan pergeseran penting. NU tidak lagi sekadar memperhatikan persoalan dalam negeri, tetapi mulai serius merespons persoalan kemanuaan global.
Kondisi dunia hingga pertengahan 2026 mengalami perubahan yang sangat mendasar. Berbagai tantangan tidak lagi terbatas pada batas-batas negara, melainkan telah menjadi borderless.
Perang antara AS-Israel melawan Iran yang meletup pada Februari lalu, menurut Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, telah mengancam stabilitas dunia. Jeda, damai, dan perang datang silih berganti sehingga sulit melihat titik akhirnya.
Aktivitas perdagangan di Selat Hormuz lumpuh total. Harga energi, pangan, dan pupuk meroket, sementara rantai pasok global mengalami gangguan parah.
Guterres mengingatkan sekitar 45 juta orang berisiko mengalami kerawanan pangan parah akibat krisis ini. Konflik memaksa lebih dari 320.000 warga Iran mengungsi dan 700.000 orang di Lebanon kehilangan tempat tinggal.
International Rescue Committee (IRC) memperkirakan dua bulan pertama serangan AS terhadap Iran menelan biaya 25 miliar dolar AS. Jumlah tersebut lima kali lebih besar dari biaya penanganan kasus malnutrisi akut anak di seluruh dunia.
Di sisi lain, krisis iklim terus bergerak cepat. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperkirakan periode 2026–2030 memiliki peluang 86 persen menjadi tahun terpanas dalam sejarah. Pada 2024, suhu global sudah mencapai 1,55°C di atas masa pra-industri.
Kenaikan suhu tersebut memicu gelombang panas ekstrem. Fenomena ini juga menyebabkan kebakaran hutan di Spanyol dan Prancis, serta merusak pasokan pangan jutaan orang.
Krisis-krisis ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi menegaskan bahwa perpindahan penduduk akibat konflik kini diperburuk oleh perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya.
Di Afrika, kawasan Sahel yang memanas cepat menjadi tempat tinggal bagi 24,3 juta orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Konflik memaksa hampir 12.900 sekolah ditutup dan mengakibatkan 2,3 juta anak kehilangan akses pendidikan.
Menghadapi realitas global tersebut, NU menyadari bahwa tanggung jawab keumatan harus menjangkau persoalan kemanusiaan secara lebih luas. Setidaknya ada tiga hal penting yang patut dicermati.
