Masih Perlukah Pangkalan Militer AS di Timur Tengah?
Oleh: Yanuardi Syukur, Dosen Antropologi Universitas Khairun, Ternate.
Elliott Abrams dari Council on Foreign Relations mengungkapkan bahwa pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk kini menjadi sasaran empuk serangan Iran. Sebagian besar prajurit AS yang tewas dan luka-luka serta kerusakan peralatan bernilai miliaran dolar terjadi di pangkalan tersebut, bukan di medan tempur utama.
Kondisi ini mencerminkan cacat geografis akibat keputusan masa lalu yang tak lagi relevan dengan perkembangan teknologi militer saat ini. Pangkalan utama AS ditempatkan sangat dekat dengan Iran, seperti Camp Arifjan di Kuwait, pangkalan laut Bahrain, dan Al Udeid di Qatar.
Mantan Komandan CENTCOM, Jenderal (Purn) Frank McKenzie, menyebut penempatan markas dekat Iran sebagai artefak sejarah yang tidak sesuai realitas. Penempatan tersebut lahir saat AS berperang melawan kekuatan yang belum memiliki teknologi rudal atau drone secanggih Iran sekarang.
Kesadaran akan kerentanan ini mendorong langkah awal pemindahan sejumlah armada tempur AS ke Israel dan Yordania. Namun, opsi relokasi ini penuh tantangan karena negara-negara sekitar enggan menjadi sasaran empuk atau terbebani biaya pembangunan yang sangat mahal.
Skenario Pergeseran dan Lahirnya Pakta Makkah
Penarikan total pasukan AS dari Timur Tengah hampir mustahil mengingat kepentingan vital di Selat Hormuz dan perlindungan terhadap sekutu utamanya. Skenario yang lebih memungkinkan adalah pergeseran ke strategi over-the-horizon dengan menempatkan pangkalan di lokasi yang jauh lebih aman.
Langkah ini memaksa negara-negara Teluk untuk lebih mandiri dalam mengelola sistem pertahanan kawasan. Dorongan menuju kemandirian tersebut ternyata telah bergerak dari dalam kawasan itu sendiri secara masif.
Penandatanganan Pakta Pertahanan Bersama Makkah oleh Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menjadi bukti nyata pergeseran peta kekuatan tersebut. Pakta ini lahir karena konflik AS–Iran memperlihatkan ketidakmampuan AS dalam memberikan perlindungan penuh bagi kawasan Teluk.
Pakta Makkah menjadi deklarasi berakhirnya ketergantungan strategis pada AS sekaligus bukti gerakan menuju otonomi pertahanan penuh. Kehadiran pangkalan AS selama ini dinilai justru menyeret negara Teluk ke dalam pusaran konflik dan membatasi ruang gerak politik mereka.
Tinjauan Antropologi Budaya dan Pilihan Masa Depan
Dari sudut pandang antropologi budaya, keinginan bangsa Arab untuk mandiri memiliki akar sejarah dan nilai ‘asabiyyah (solidaritas kelompok) yang sangat kuat. Sejarah panjang kolonialisme telah meninggalkan trauma kolektif yang membuat kehadiran militer asing selalu direspons secara ambivalen.
Pakta Makkah dapat dibaca sebagai bentuk revitalisasi budaya dan kebangkitan kepercayaan diri bangsa-bangsa Arab. Ini adalah pernyataan identitas tegas bahwa bangsa-bangsa di kawasan tersebut sanggup mengurus keamanannya sendiri tanpa bergantung pada pihak luar.
Jika AS terus memaksakan diri sebagai polisi dunia, pangkalan militer mereka harus segera direlokasi ke jarak yang lebih aman dari jangkauan rudal. Namun, memaksakan kehadiran militer yang kian kontraproduktif hanya akan memperbesar risiko kerugian material dan nyawa.
Semakin lama pasukan AS berada dalam jangkauan ancaman, semakin mahal biaya geopolitik yang harus dibayar. Keputusan ini pada akhirnya akan menguji apakah AS mau menghormati hak sebuah peradaban untuk menjadi tuan di negerinya sendiri.[]
