Dosa-Dosa Jokowi yang Sulit Dilupakan Umat Islam
Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), kriminalisasi ulama serta aktivis Islam, Tragedi KM50, hingga deislamisasi menjadi catatan kelam hubungan Joko Widodo (Jokowi) dengan kekuatan Islam di Indonesia. Pemerintahan Jokowi selama 10 tahun dinilai menjadikan sebagian umat Islam bagai dikungkung di penjara besar melalui berbagai kebijakan yang melukai perasaan publik.
Salah satu peristiwa yang paling membekas adalah pembubaran HTI pada Juli 2017. Pemerintah mencabut status badan hukum HTI setelah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Keputusan tersebut memicu perdebatan serius mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul di negara hukum.
Pemerintah berdalih bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena mengusung gagasan khilafah. Namun, timbul pertanyaan kritis: benarkah memperjuangkan gagasan melalui dakwah dan pemikiran otomatis merupakan bentuk makar atau tindakan kekerasan?
Selama menjalankan aktivitasnya, HTI mengampanyekan gagasan melalui ceramah, tulisan, diskusi, dan demonstrasi tanpa kekerasan. Perbedaan ideologi semestinya dijawab dengan perdebatan serta argumentasi, bukan semata-mata pembubaran organisasi secara sepihak.
Sejumlah tokoh Islam dan elemen masyarakat sipil, seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais dan Din Syamsuddin, tegas menyuarakan keberatan atas diterbitkannya Perppu Ormas tersebut. Mereka mempersoalkan kewenangan pemerintah membubarkan organisasi tanpa melalui mekanisme peradilan (due process of law).
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra tampil sebagai kuasa hukum HTI untuk menggugat kebijakan tersebut di pengadilan. Menariknya, Yusril menegaskan bahwa langkah hukumnya dilakukan demi membela prinsip negara hukum dan hak berorganisasi, bukan berarti menyetujui ideologi khilafah yang diusung HTI.
Din Syamsuddin juga mengingatkan agar konsep khilafah tidak secara sempit langsung divonis sebagai ancaman keamanan negara. Ia membandingkan gagasan persatuan spiritual umat Islam dengan posisi Vatikan bagi umat Katolik di berbagai belakangan negara. Menurutnya, pemeluk agama tetap menjadi warga negara yang sah di negaranya tanpa harus kehilangan ikatan spiritual keagamaannya.
Pelarangan FPI dan Tragedi KM50
Belum usai kontroversi pembubaran HTI, pemerintah kembali mengambil langkah represif terhadap FPI. Pada 30 Desember 2020, pemerintah mengumumkan pelarangan kegiatan serta penggunaan simbol FPI melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam pejabat kementerian dan lembaga.
Kebijakan pembubaran FPI terjadi di tengah suasana panas menyusul tewasnya enam anggota laskar FPI akibat ditembak aparat di Tol Jakarta-Cikampek KM50. Peristiwa KM50 ini menjadi tragedi yang sangat memilukan bagi umat Islam karena enam nyawa melayang tanpa proses peradilan yang transparan.
Amien Rais bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) sempat menemui Presiden Jokowi di Istana Negara pada 9 Maret 2021. Mereka mendesak agar kasus penembakan tersebut dibawa ke Pengadilan HAM karena diyakini telah terjadi pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing).
Pertemuan tersebut hanya berlangsung singkat sekitar 15 menit. Pemerintah bergeming dan menyatakan bahwa persoalan tersebut telah ditangani sesuai rekomendasi Komnas HAM serta menyerahkan prosesnya pada mekanisme hukum yang berlaku. Bagi keluarga korban dan publik yang mengawal kasus ini, sikap tersebut mencerminkan ketidakpedulian pemerintah terhadap Tragedi KM50.
