Dosa-Dosa Jokowi yang Sulit Dilupakan Umat Islam

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), kriminalisasi ulama serta aktivis Islam, Tragedi KM50, hingga deislamisasi menjadi catatan kelam hubungan Joko Widodo (Jokowi) dengan kekuatan Islam di Indonesia. Pemerintahan Jokowi selama 10 tahun dinilai menjadikan sebagian umat Islam bagai dikungkung di penjara besar melalui berbagai kebijakan yang melukai perasaan publik. Salah satu peristiwa yang paling membekas adalah pembubaran HTI pada Juli 2017. Pemerintah mencabut status badan hukum HTI setelah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Keputusan tersebut memicu perdebatan serius mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul di negara hukum. Pemerintah berdalih bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena mengusung gagasan khilafah. Namun, timbul pertanyaan kritis: benarkah memperjuangkan gagasan melalui dakwah dan pemikiran otomatis merupakan bentuk makar atau tindakan kekerasan? Selama menjalankan aktivitasnya, HTI mengampanyekan gagasan melalui ceramah, tulisan, diskusi, dan demonstrasi tanpa kekerasan. Perbedaan ideologi semestinya dijawab dengan perdebatan serta argumentasi, bukan semata-mata pembubaran organisasi secara sepihak. Sejumlah tokoh Islam dan elemen masyarakat sipil, seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais dan Din Syamsuddin, tegas menyuarakan keberatan atas diterbitkannya Perppu Ormas tersebut. Mereka mempersoalkan kewenangan pemerintah membubarkan organisasi tanpa melalui mekanisme peradilan (due process of law). Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra tampil sebagai kuasa hukum HTI untuk menggugat kebijakan tersebut di pengadilan. Menariknya, Yusril menegaskan bahwa langkah hukumnya dilakukan demi membela prinsip negara hukum dan hak berorganisasi, bukan berarti menyetujui ideologi khilafah yang diusung HTI. Din Syamsuddin juga mengingatkan agar konsep khilafah tidak secara sempit langsung divonis sebagai ancaman keamanan negara. Ia membandingkan gagasan persatuan spiritual umat Islam dengan posisi Vatikan bagi umat Katolik di berbagai belakangan negara. Menurutnya, pemeluk agama tetap menjadi warga negara yang sah di negaranya tanpa harus kehilangan ikatan spiritual keagamaannya. Pelarangan FPI dan Tragedi KM50 Belum usai kontroversi pembubaran HTI, pemerintah kembali mengambil langkah represif terhadap FPI. Pada 30 Desember 2020, pemerintah mengumumkan pelarangan kegiatan serta penggunaan simbol FPI melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam pejabat kementerian dan lembaga. Kebijakan pembubaran FPI terjadi di tengah suasana panas menyusul tewasnya enam anggota laskar FPI akibat ditembak aparat di Tol Jakarta-Cikampek KM50. Peristiwa KM50 ini menjadi tragedi yang sangat memilukan bagi umat Islam karena enam nyawa melayang tanpa proses peradilan yang transparan. Amien Rais bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) sempat menemui Presiden Jokowi di Istana Negara pada 9 Maret 2021. Mereka mendesak agar kasus penembakan tersebut dibawa ke Pengadilan HAM karena diyakini telah terjadi pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing). Pertemuan tersebut hanya berlangsung singkat sekitar 15 menit. Pemerintah bergeming dan menyatakan bahwa persoalan tersebut telah ditangani sesuai rekomendasi Komnas HAM serta menyerahkan prosesnya pada mekanisme hukum yang berlaku. Bagi keluarga korban dan publik yang mengawal kasus ini, sikap tersebut mencerminkan ketidakpedulian pemerintah terhadap Tragedi KM50. Gelombang Kriminalisasi Ulama dan Aktivis Di sisi lain, sejumlah aktivis dan ulama yang terikat dengan Gerakan 212 juga menghadapi proses hukum yang intensif. Tokoh penting FPI, Habib Rizieq Shihab dan Munarman, menjadi figur utama yang mengalami proses hukum pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Habib Rizieq Shihab mulai ditahan pada 12 Desember 2020 setelah mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Ia kemudian dijerat beberapa perkara, antara lain kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung, serta kasus hasil tes usap (swab test) di Rumah Sakit Ummi Bogor. Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 27 Mei 2021 memvonis Habib Rizieq delapan bulan penjara untuk kasus Petamburan dan denda Rp20 juta subsider lima bulan kurungan untuk kasus Megamendung. Sementara dalam perkara RS Ummi, majelis hakim menjatuhkan vonis empat tahun penjara, yang kemudian dikurangi oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menjadi dua tahun penjara hingga ia bebas bersyarat pada 20 Juli 2022. Sementara itu, mantan Sekretaris Umum FPI Munarman ditangkap oleh Densus 88 Antiteror Polri di Pamulang pada 27 April 2021. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonisnya tiga tahun penjara pada 6 April 2022, yang sempat diperberat menjadi empat tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelum dikembalikan menjadi tiga tahun oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Munarman akhirnya bebas dari Lapas Salemba pada 30 Oktober 2023. Tindakan hukum juga menyasar para penceramah lain, seperti Ustaz Farid Ahmad Okbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Al-Hamat yang ditangkap pada 16 November 2021. Ketiganya divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 19 Desember 2022, meskipun banyak pihak menilai bukti keterlibatan mereka dalam jaringan terorisme sangat lemah. Salah seorang dari ustaz tersebut mengungkapkan kesaksian menarik setelah bebas pada 27 September 2023. Ia menceritakan bahwa hakim Muslim yang menangani perkaranya sempat menangis karena menyadari para terdakwa sebenarnya tidak terlibat dalam aksi terorisme. Analisis Repressive Pluralism dan Hambatan Karier Pengamat politik dari Australian National University, Greg Fealy, pernah mengkritik tajam pendekatan pemerintah dalam analisisnya berjudul Jokowi's Repressive Pluralism. Artikel yang dipublikasikan di East Asia Forum pada 27 September 2020 tersebut bersumber dari makalahnya berjudul "Jokowi in the COVID-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and Over-Bearing State". Dalam tulisannya, Greg Fealy menilai bahwa pemerintah telah melakukan kampanye penindasan terpadu dan sistematis terhadap kelompok Islamis. Menurutnya, negara-negara Barat dan Australia seharusnya prihatin karena kebijakan penindasan tersebut mengikis hak asasi manusia serta merusak nilai-nilai demokrasi. Kebijakan represif tersebut berdampak luas hingga ke birokrasi dan lembaga negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat itu, Tjahjo Kumolo, menerapkan aturan ketat berupa penyaringan aktivitas media sosial ASN dan pasangannya untuk membatasi promosi pejabat eselon 1 dan 2 yang terindikasi bersimpati pada kelompok radikal. Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusung jargon bahwa agama adalah inspirasi, bukan aspirasi. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Agama melakukan penataan narasi keagamaan dan penyeleksian penceramah di masjid-masjid BUMN serta instansi pemerintah. Hal ini berdampak pada pembatasan ruang pembinaan bagi sejumlah dai terkemuka, seperti Ustaz Bachtiar Nasir dan rekan-rekan. Setelah masa jabatannya berakhir pada tahun 2024, kekecewaan terhadap rezim Jokowi tidak hanya datang dari kalangan umat Islam, tetapi juga dari kelompok pro-demokrasi. Kritik keras berhamburan terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, pembentukan dinasti politik, hingga isu pengawasan ilegal. Amien Rais menggambarkan fenomena ini sebagai runtuhnya bangunan kezaliman yang dibangun selama bertahun-tahun. Sebagai penutup, mari kita renungkan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an: وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ “Rencana jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri.” (Q.S. Fathir [35]: 43) فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ “Maka Allah menghancurkan bangunan mereka dari fondasinya, lalu atap bangunan itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan azab datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.” (Q.S. An-Nahl [16]: 26) Wallahu 'azizun hakim. Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.

Artikel Terkait

Jokowi Angkat dan Tunjukkan Ijazahnya di PN Jaktim, Beneran Asli?

Pijat dalam Pandangan Islam: Ikhtiar Merawat Amanah Tubuh dengan Adab yang Terjaga

Membedakan Pemimpin Palsu dan Pemimpin Sejati dalam Tinjauan Islam

Ayah Selalu Ada di Balik Diamnya

Ketika Dunia Kehilangan Kompas, Islam Datang Membawa Arah

Dakwah dan Jihad