Dosa-Dosa Jokowi yang Sulit Dilupakan Umat Islam
Gelombang Kriminalisasi Ulama dan Aktivis
Di sisi lain, sejumlah aktivis dan ulama yang terikat dengan Gerakan 212 juga menghadapi proses hukum yang intensif. Tokoh penting FPI, Habib Rizieq Shihab dan Munarman, menjadi figur utama yang mengalami proses hukum pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Habib Rizieq Shihab mulai ditahan pada 12 Desember 2020 setelah mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Ia kemudian dijerat beberapa perkara, antara lain kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung, serta kasus hasil tes usap (swab test) di Rumah Sakit Ummi Bogor.
Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 27 Mei 2021 memvonis Habib Rizieq delapan bulan penjara untuk kasus Petamburan dan denda Rp20 juta subsider lima bulan kurungan untuk kasus Megamendung. Sementara dalam perkara RS Ummi, majelis hakim menjatuhkan vonis empat tahun penjara, yang kemudian dikurangi oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menjadi dua tahun penjara hingga ia bebas bersyarat pada 20 Juli 2022.
Sementara itu, mantan Sekretaris Umum FPI Munarman ditangkap oleh Densus 88 Antiteror Polri di Pamulang pada 27 April 2021. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonisnya tiga tahun penjara pada 6 April 2022, yang sempat diperberat menjadi empat tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelum dikembalikan menjadi tiga tahun oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Munarman akhirnya bebas dari Lapas Salemba pada 30 Oktober 2023.
Tindakan hukum juga menyasar para penceramah lain, seperti Ustaz Farid Ahmad Okbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Al-Hamat yang ditangkap pada 16 November 2021. Ketiganya divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 19 Desember 2022, meskipun banyak pihak menilai bukti keterlibatan mereka dalam jaringan terorisme sangat lemah.
Salah seorang dari ustaz tersebut mengungkapkan kesaksian menarik setelah bebas pada 27 September 2023. Ia menceritakan bahwa hakim Muslim yang menangani perkaranya sempat menangis karena menyadari para terdakwa sebenarnya tidak terlibat dalam aksi terorisme.
Analisis Repressive Pluralism dan Hambatan Karier
Pengamat politik dari Australian National University, Greg Fealy, pernah mengkritik tajam pendekatan pemerintah dalam analisisnya berjudul Jokowi’s Repressive Pluralism. Artikel yang dipublikasikan di East Asia Forum pada 27 September 2020 tersebut bersumber dari makalahnya berjudul “Jokowi in the COVID-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and Over-Bearing State”.
Dalam tulisannya, Greg Fealy menilai bahwa pemerintah telah melakukan kampanye penindasan terpadu dan sistematis terhadap kelompok Islamis. Menurutnya, negara-negara Barat dan Australia seharusnya prihatin karena kebijakan penindasan tersebut mengikis hak asasi manusia serta merusak nilai-nilai demokrasi.
Kebijakan represif tersebut berdampak luas hingga ke birokrasi dan lembaga negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat itu, Tjahjo Kumolo, menerapkan aturan ketat berupa penyaringan aktivitas media sosial ASN dan pasangannya untuk membatasi promosi pejabat eselon 1 dan 2 yang terindikasi bersimpati pada kelompok radikal.
Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusung jargon bahwa agama adalah inspirasi, bukan aspirasi. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Agama melakukan penataan narasi keagamaan dan penyeleksian penceramah di masjid-masjid BUMN serta instansi pemerintah. Hal ini berdampak pada pembatasan ruang pembinaan bagi sejumlah dai terkemuka, seperti Ustaz Bachtiar Nasir dan rekan-rekan.
Setelah masa jabatannya berakhir pada tahun 2024, kekecewaan terhadap rezim Jokowi tidak hanya datang dari kalangan umat Islam, tetapi juga dari kelompok pro-demokrasi. Kritik keras berhamburan terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, pembentukan dinasti politik, hingga isu pengawasan ilegal.
