Akal-Akalan AS: Garong Pajak Palestina demi Danai Proyek Trump di Gaza
Amerika Serikat dan Israel sejak lama menekan PA untuk menghapus dana santunan bagi para tahanan politik dan keluarga syuhada yang gugur oleh pasukan Israel, dengan dalih bahwa dana tersebut menyuburkan aksi kekerasan.
Sebaliknya, seluruh rakyat Palestina menganggap dana santunan itu sebagai bentuk jaminan sosial mutlak bagi para pejuang yang mereka hormati sebagai pahlawan nasional.
Merespons tekanan bertubi-tubi dari AS, PA sempat menyatakan akan mereformasi sistem pembayaran tersebut, namun Washington menilai perubahan itu belum cukup memuaskan kemauan mereka.
Sebagai bentuk hukuman sepihak, Israel memblokir dana pajak yang nilainya kini setara dengan lebih dari setengah total anggaran belanja tahunan Otoritas Palestina.
Tindakan sewenang-wenang Israel tersebut memicu krisis finansial yang sangat parah di Tepi Barat, hingga memaksa PA memotong masif gaji ribuan pegawai sipil mereka.
Israel dengan cepat menerima undangan AS untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian, sementara pihak Otoritas Palestina sengaja dikucilkan dan tidak diundang.
Di bawah kendali rencana Trump, sekelompok teknokrat Palestina yang dinamai Komite Nasional Administrasi Gaza akan dipaksa mengambil alih kekuasaan dari tangan Hamas setelah para pejuang perlawanan tersebut dilucuti senjata mereka.
Utusan Dewan Perdamaian Trump untuk Gaza, Nickolay Mladenov, menegaskan dalam konferensi pers di Yerusalem bahwa perencanaan rekonstruksi sepihak ini sudah memasuki tahap yang sangat maju.
“Kami melakukannya sektor demi sektor. Kami menghitung biayanya. Kami berkoordinasi dengan para donor dan kami siap untuk memulainya secara sungguh-sungguh setelah kondisinya memungkinkan,” kata Mladenov, tanpa menyebutkan masalah pajak tersebut.[]
Sumber: Reuters/TRTWorld
