Demokrasi Meniscayakan Politik Balas Budi
Penunjukan Abdee Slank menjadi Komisaris PT Telkom Indonesia menambah panjang deretan nama di lingkaran istana yang menjadi pejabat perusahaan pelat merah. Cnnindonesia.com (29/05/2021) melansir setidaknya ada 13 nama yang pernah mendukung pencalonan Jokowi-Ma’ruf dalam pilpres, diangkat sebagai petinggi di perusahaan BUMN sejak 2020 lalu.
Gitaris Slank Abdi Negara Nurdin atau yang lebih dikenal dengan Abdee Slank resmi ditunjuk sebagai komisaris independen PT Telkom Indonesia Tbk. pada 28 Mei 2021. Pengangkatan itu dilakukan melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 lalu.
Erick mengungkapkan, bahwa penunjukkan personel grup band Slank tersebut adalah untuk mendorong pengembangan konten lokal pada Telkom. Erick berharap, ke depannya Telkom bukan hanya menjadi perusahaan telekomunikasi namun perusahaan digital seiring dengan perkembangan teknologi.
Lewat bisnis digital itu, Erick juga berharap Telkom bisa melahirkan inovasi-inovasi karya di masa pandemi covid-19. Misalnya, konser virtual untuk mengakomodasi musisi yang kehilangan panggungnya akibat pandemi covid-19. (cnnindonesia.com, 02/06/2021)
Mengabaikan Kompetensi Demi Balas Budi
Keputusan Erick dalam penunjukan komisaris Telkom menuai kritikan. Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menyebut penempatan Abdee Slank sebagai komisaris hanya akan merugikan Telkom karena latar belakang profesi yang tidak sesuai. Jika Telkom dirugikan, negara pula yang akan merugi.
Bukhori pun mengatakan, bahwa memberikan posisi kepada orang-orang yang berada di balik pemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 akan merusak tatanan pemerintahan. (detik.com, 30/05/2021)
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu pun mempertanyakan kemampuan musisi tersebut dalam menyelesaikan masalah di Telkom. Ia pun mengungkapkan, berdasarkan pengalamannya dalam menentukan direksi atau komisaris yang akan ditempatkan, pihaknya memetakan kendala yang dihadapi BUMN. Baru, dicari orang yang cocok untuk menghadapi kendala tersebut melalui pembahasan. Adapun yang dibutuhkan Telkom saat ini adalah orang yang benar-benar ahli IT. Hal itu diungkapkan dalam channel Youtube MSD (30/05/2021).
Melihat deretan nama—yang terlibat dalam pemenangan presiden—diangkat menjadi petinggi BUMN memunculkan dugaan bahwa perusahaan pelat merah tersebut dijadikan sebagai alat balas budi. Menempatkan seseorang dalam posisi penting hanya karena jasanya amat berbahaya. Apalagi jika orang tersebut tidak memiliki kompetensi yang mumpuni, jelas hanya akan merugikan negara.
Sebelumnya, dalam kontan.co.id (05/12/2019) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) pernah merilis sejumlah badan usaha milik Negara (BUMN) yang masuk dalam daftar rentan bangkrut karena memiliki kinerja buruk. Jangan sampai Telkom masuk dalam daftar tersebut.
Balas Budi dan Demokrasi Tak Bisa Dipisah
Bagi-bagi jabatan dalam demokrasi memang kerap terjadi. Karena dalam demokrasi memang meniscayakan adanya politik balas budi. Pasalnya, mekanisme pemilihan pemimpin dalam sistem ini didasarkan pada suara mayoritas masyarakat.
