Jadilah Radikal, Jangan Teroris
Istilah radikal sebenarnya sudah mengemuka sebelum tragedi WTC 2001. Istilah ini menjadi populer setelah tragedi itu. Barat menyandingkan terorisme dan radikalisme. Istilah ini kemudian diambil Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dan 2019 lalu, ketika Presiden Jokowi dilantik, pencegahan radikalisme, dijadikan program utamanya.
Ilmuwan-ilmuwan politik Barat atau ilmuwan yang mengekor Barat, senantiasa menjuluki tokoh-tokoh Islam terkemuka, seperti Hasan al Banna, Sayid Qutb, dan Abul A’la Maududi sebagai ulama radikal. Begitu juga cap mereka kepada Taqiyudin an Nabhani. Hasan Al Banna dan Sayid Qutb adalah tokoh pendiri Ikhwanul Muslimin, Mesir. Abul A’la Maududi adalah pendiri Jamaat Islami di Pakistan, sedangkan Taqiyudin an Nabhani adalah pendiri Hizbut Tahrir di Yordania.
Ulama ternama Syekh Yusuf Qaradhawi pun digolongkan mereka –sebagian besar intelektual mereka- sebagai ulama radikal. Karena dukungan Qaradhawi terhadap Hamas dan anti Israel.
Mereka yang menginginkan terbentuknya Masyarakat Islami, Negara Islami atau Khilafah Islamiyah selalu dicap radikal. Sedangkan mereka yang menginginkan dan berjuang keras terbentuknya negara sekuler –negara yang mengutamakan Yahudi dan Nashrani- dicap toleran.
Karena itu Barat, ‘membantu’ gerakan almarhum Nurcholish Madjid dan kawan-kawan yang ketika itu menulis buku “Tidak Ada Negara Islam.” Begitu juga kalangan liberal NU menulis buku yang sama, yang didukung penuh oleh mantan Ketua Umum PBNU, Gus Dur.
Memang ide-ide Barat senantiasa dikemas dengan canggih –dengan sokongan penuh intelektual mereka –sehingga banyak intelektual Islam pun ikut-ikutan mengamini Barat. Ikut melawan melawan radikalisme dan menggulirkan Islam moderat.
Padahal yang dicap radikal ini, kalau dicermati dengan sungguh-sungguh, justru ulama-ulama Islam yang hebat. Ulama yang berjuang sepenuh tenaga untuk memperbaiki masyarakat dan membentuk negara yang ideal.
Tapi begitulah cara Barat. Mereka tahu bahwa kaum Muslim itu dimanapun akan berjuang untuk membentuk negara yang Islami. Karena keyakinan kaum Muslim yang sepenuh hati terhadap Al-Qur’an itu tidak mungkin diterapkan tanpa adanya negara. Ini juga pernah diungkap Snouck Hugronje, penasihat pemerintah Belanda.
Maka Baratpun menggelontorkan beasiswa-beasiswa ke dunia Islam, untuk dididik di Barat, agar ketika mereka kembali tidak menginginkan negara Islami terbentuk. Mereka juga menggelontorkan dana milyaran/trilyunan untuk mendidik militer di dunia Islam agar militer selalu bermusuhan dengan ‘kaum Muslim radikal.’ Jadi mereka pegang dua kendali yang menentukan di sebuah negara, yaitu intelektual (termasuk pejabat negara) dan militer.
Maka lihatlah nasib dunia Islam, di Mesir, Saudi, Pakistan, Indonesia dan lain-lain, kebanyakan petinggi-petinggi militernya didominasi kaum sekuler. Begitu juga kaum intelektualnya. Amerika yang merupakan penguasa dunia merekayasa semua itu dengan canggih dan licik.
