Melemahkan PBB Bukan Kebijakan Baru AS
Presiden Recep Tayyip Erdogan mengecam tindakan Israel di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki dalam pidatonya yang keras di Majelis Umum PBB.
Kegagalan Trump mendapatkan proyek renovasi PBB?
Pandangan Trump yang ambivalen terhadap PBB mungkin berakar pada sebuah detail yang kurang dikenal.
Pada 2001, Trump, yang saat itu merupakan pengembang properti, melobi Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan agar dirinya mendapatkan proyek renovasi senilai 1 miliar dolar AS untuk markas besar PBB.
Namun, ia tidak berhasil mendapatkan proyek tersebut.c“Hal itu kemungkinan tidak dilupakan.”
Politik Kongres AS dan dukungan terhadap Israel
Namun, sebagaimana pada era Reagan, terdapat faktor besar lainnya yang mendorong serangan Trump terhadap PBB: politik Kongres AS.
Ketika Israel menghadapi kecaman yang semakin besar di PBB atas genosida di Gaza, tekanan dari lobi Israel di Washington meningkat.
Perlindungan diplomatik seperti Iron Dome yang diberikan AS kepada Israel di Dewan Keamanan PBB (UNSC) tidak lagi memadai.
Pada 2025, setelah dua tahun berlangsungnya kampanye genosida tersebut, kritik Guterres terhadap kebijakan Israel yang dianggap penulis terlalu lemah dan terlambat, resolusi-resolusi kritis Majelis Umum PBB, serta laporan-laporan keras dari para pelapor khusus Dewan Hak Asasi Manusia—termasuk Francesca Albanese, yang dijatuhi sanksi oleh Washington, yang menurut penulis melanggar kewajiban AS sebagai negara tuan rumah—menjadi terlalu berat bagi Trump, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Kongres AS.
Pada 1980-an, Washington menganggap PBB sebagai forum negara-negara dunia ketiga yang anti-Amerika.
Saat ini, PBB dianggap anti-Israel dan antisemit.
Dukungan AS yang buta dan tanpa syarat terhadap Israel telah membuat Washington semakin terisolasi di PBB, demikian pula keputusannya melancarkan perang agresi terhadap Iran.
Pergantian Sekretaris Jenderal PBB
Dengan latar belakang perkembangan tersebut, pemilihan sekretaris jenderal PBB berikutnya mendominasi agenda di balik layar.
Masa jabatan Guterres yang tidak mengesankan dalam memimpin organisasi yang berada di ambang kebangkrutan finansial dan kematian politik kemungkinan akan segera dilupakan.
Namun, yang harus diingat adalah bahwa kebijakan akomodasi terhadap Washington yang dijalankan Guterres sejak pemerintahan Trump pertama terbukti gagal.
Sekretaris jenderal yang baru akan mewarisi modus vivendi yang selama ini harus dijalankan semua sekretaris jenderal sejak Javier Perez de Cuellar—yakni masalah arus kas kronis akibat tunggakan pembayaran AS.
Hal itu seharusnya mendorong kepemimpinan PBB yang baru untuk mempertimbangkan perombakan cara anggaran PBB disusun dan bagaimana kontribusi negara-negara anggota dialokasikan.
Membiarkan kendali atas keuangan berada di tangan Washington merupakan “luka yang ditimbulkan sendiri dan terus-menerus” yang dapat berakibat fatal bagi organisasi tersebut.
