OPINI

Menyehatkan Negeri, Menegakkan Martabat

“Pemerataan layanan kesehatan tidak cukup bila fasilitas dibangun tanpa tenaga, teknologi, dan rujukan yang berjalan.”

Setiap 12 November, baliho bertema Hari Kesehatan Nasional bermunculan di ruang publik — di jalanan, media sosial, puskesmas. Namun setelah donor darah, senam massal, dan penyuluhan selesai, pertanyaan mendasarnya tetap: sejauh mana negara benar-benar memastikan warganya hidup sehat, bukan hanya dirawat ketika sakit?

Hidup sehat sejatinya bukan urusan individu semata. Ia adalah hasil dari sistem sosial, ekonomi, dan politik yang bekerja dengan adil. Di sinilah peran negara diuji — bukan sekadar menambah jumlah rumah sakit, tetapi menciptakan masyarakat yang jarang perlu berobat. Karena, menurut data WHO, di Republik Indonesia jumlah penduduk pada 2023 mencapai sekitar 281 juta orang.

Akses yang Adil, Bukan Sekadar Seragam

Negara harus menegaskan kembali prinsip dasar: akses kesehatan yang adil, bukan otomatis sama untuk semua, melainkan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Di kota besar, orang dengan BPJS bisa menemui dokter spesialis dengan relatif mudah. Namun di daerah terpencil, pasien sering menempuh perjalanan jauh hanya untuk diperiksa bidan atau dokter umum — belum lagi layanan lanjutan.

Menurut data Kemenkes per Semester I 2024, tercatat hampir 19.749 puskesmas terregistrasi di seluruh Indonesia. Ini menunjuk pada kerangka infrastruktur primer yang cukup masif — tetapi distribusi tenaga kesehatan ahli, fasilitas spesialis, dan layanan rujukan masih menjadi tantangan nyata.

“Pemerataan layanan kesehatan tidak cukup bila fasilitas dibangun tanpa tenaga, teknologi, dan rujukan yang berjalan.”

Kutipan ini menegaskan bahwa infrastruktur saja tak cukup — hadirnya SDM dan sistem rujukan yang berfungsi menjadi penentu.

Dari Kuratif ke Preventif

Sistem kesehatan kita masih cenderung berorientasi pada pengobatan setelah sakit, bukan pencegahan agar tidak jatuh sakit. Padahal, beban penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung meningkat — dan itu bisa dicegah melalui gaya hidup, edukasi, dan lingkungan yang mendukung.

Kemenkes dalam Publikasi Profil Kesehatan Indonesia 2024 menegaskan transformasi layanan kesehatan menuju paradigma “preventif-promotif” sebagai prioritas. Kampanye tentang gizi, sanitasi, aktivitas fisik, dan kesehatan mental tidak bisa hanya dikampanyekan satu hari dalam setahun, melainkan dihidupkan dalam keseharian masyarakat.

Menegakkan Standar yang Transparan

Pengadaan fasilitas, layanan, dan tenaga kesehatan harus diiringi oleh penerapan standar yang transparan dan akuntabel. Banyak rumah sakit belum terakreditasi optimal, alat medis belum tersebar merata, dan pengawasan sanitasi maupun lingkungan masih longgar. Menurut sebuah artikel analisis, salah satu tantangan utama adalah fragmentasi sistem informasi kesehatan dan pencatatan data yang tidak efisien.

Negara perlu memastikan bahwa lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan komite akreditasi rumah sakit berfungsi secara independen, dan fasilitas kesehatan wajib mempublikasikan indeks mutu layanan: waktu tunggu pasien, angka rujukan, kepuasan. Tanpa pengukuran dan publikasi, standar hanya akan menjadi slogan.

Data, Dana, dan Tata Kelola

Sistem layanan kesehatan semakin tergantung pada data. Namun sampai saat ini di Indonesia data layanan kesehatan masih tersebar, sistem belum terintegrasi sempurna, dan tantangan teknologi tetap besar. Kemenkes mengumumkan bahwa pada Maret 2024, penilaian Digital Maturity Index (DMI) terhadap unit pelayanan kesehatan mencapai skor rata-rata 2,73 dari skala 5.0. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan kesehatan masih dalam tahap awal.

Selain itu, menurut WHO dalam laporan Universal Health Coverage Global Monitoring Report (16 November 2023), Indonesia berhasil menekan persentase warga yang terdorong ke kemiskinan karena pengeluaran kesehatan dari 0,9 % pada 2017 menjadi 0,4 % pada 2018. Meski kemajuan ini positif, angka tersebut tetap menyisakan lebih dari sejuta warga yang bisa terdampak secara finansial.

1 2Laman berikutnya
Back to top button