Munarman Bongkar Strategi Kelompok LGBTQ: Isu HAM, Media hingga Pendidikan Jadi Pintu Masuk

Jakarta (Suaraislam.id) – Advokat senior Munarman membongkar strategi kelompok LGBTQ dalam memperluas pengaruhnya di Indonesia. Menurutnya, isu hak asasi manusia (HAM), dunia pendidikan, media, hingga upaya memengaruhi regulasi merupakan jalur yang digunakan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap LGBTQ. Menurut Munarman, strategi pertama yang digunakan adalah membingkai LGBTQ sebagai bagian dari hak asasi manusia. "Strateginya itu menjadikan seolah-olah LGBTQ adalah hak," ujarnya dalam Seminar Regulasi Anti LBTQ di Markaz Syariah Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026) pekan lalu. Ia menjelaskan bahwa hak asasi manusia yang bersifat mutlak adalah hak yang melekat sejak seseorang dilahirkan, seperti hak untuk hidup, tidak disiksa, memperoleh perlakuan hukum yang adil, dan menjalankan ibadah. "Hak asasi manusia itu konsepnya adalah hak yang melekat ketika manusia sejak dilahirkan. Selain itu, hak-hak lainnya merupakan hasil karangan manusia yang berbeda-beda sesuai budaya masing-masing," katanya. Karena itu, ia menilai penyebutan LGBTQ sebagai hak asasi manusia merupakan kekeliruan. "Kalau mereka menyatakan bahwa LGBTQ adalah hak asasi manusia, keliru. Tidak betul," tegasnya. Selanjutnya, Munarman menilai dunia pendidikan menjadi medan penting yang dimanfaatkan untuk memengaruhi cara berpikir masyarakat. Menurutnya, berbagai kampus dijadikan ruang untuk membangun narasi bahwa LGBTQ bukan penyimpangan perilaku. "Strategi kedua melalui konsep pendidikan. Mereka mempengaruhi cara berpikir dan doktrin berpikir," ujarnya. Ia menyinggung polemik yang pernah terjadi di lingkungan Universitas Indonesia sebagai contoh bagaimana isu tersebut berkembang di dunia akademik. "Belum lama ini ada kejadian di BEM Psikologi UI ada yang menyatakan bahwa LGBT itu bukan penyimpangan. Lalu ketika kampus memberikan sanksi pihak rektorat ditegur oleh Dewan Pers," ungkapnya. Selain pendidikan, Munarman juga menyoroti peran media. Menurutnya, sebagian media memberi ruang terhadap narasi LGBTQ sehingga secara tidak langsung ikut membentuk opini publik. "Mereka juga memainkan media. Banyak orang ketakutan karena diserbu media," katanya. Berdasarkan pengalamannya, menurut Munarman banyak wartawan yang "welcome" dengan isu LGBT. "Mereka tidak atau bukan pelakunya, tapi mereka mendiamkan, memberi kesempatan kepada LGBT," jelasnya. Menurutnya, sikap seperti itu pernah terjadi dahulu sebagaimana istri Nabi Luth. Dia masuk kategori membiarkan bahkan mendukung kazaliman. Munarman mengatakan sasaran utama berikutnya adalah perubahan regulasi. Ia menilai kelompok LGBTQ berupaya memperoleh perlindungan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. "Target utama mereka membuat undang-undang perlindungan terhadap perilaku dan kaum yang mereka identifikasi sebagai minoritas," ujarnya. Ia juga menyatakan tidak sependapat dengan penyebutan LGBTQ sebagai kelompok minoritas. "Yang disebut minoritas itu berdasarkan agama atau etnis. Kalau orientasi seksual, tidak ada konsep mayoritas dan minoritas," katanya. Menurut Munarman, hingga saat ini upaya tersebut belum berhasil karena menurutnya kebijakan pemerintah justru bergerak ke arah sebaliknya. Munarman juga mengungkapkan terdapat dokumen yang disusun oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mengenai strategi kampanye LGBTQ di kawasan Asia Pasifik. Ia mengutip Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter dalam kebijakan pertahanan nasional. "Dengan adanya Perpres itu kita sudah punya instrumen," ujarnya. Menurutnya, dokumen tersebut memuat berbagai rekomendasi mengenai pendekatan melalui media, parlemen, perguruan tinggi, hingga kalangan agama. Ia menyatakan Indonesia menjadi salah satu negara sasaran dalam strategi tersebut. Munarman juga menyinggung adanya panduan yang ditujukan kepada anggota legislatif agar mendorong kebijakan yang memberikan perlindungan kepada kelompok LGBTQ melalui mekanisme anggaran dan pengawasan. "Target mereka dalam segi regulasi itu yang tadinya mereka mau membuat undang-undang perlindungan. Kemudian yang lebih gawat lagi mereka itu mau membuat undang-undang melegalkan perkawinan sesama jenis," ungkapnya. Oleh karena itu, dengan adanya strategi kelompok menyimpang tersebut, Munarman mengajak masyarakat aktif melakukan edukasi publik untuk mencegah penyebaran budaya LGBTQ. Menurutnya, setelah penyebaran budaya LGBTQ dikategorikan sebagai ancaman nonmiliter dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab membangun ketahanan nasional. "Karena sekarang sudah masuk kategori ancaman nasional nonmiliter, maka menjadi kewajiban kita semua untuk bergerak membangun ketahanan nasional. Kita sudah punya instrumennya," ujarnya. Ia menambahkan bahwa pendekatan terhadap individu yang memiliki kecenderungan orientasi seksual tertentu menurutnya harus dilakukan melalui pembinaan, dakwah, dan pendidikan agama. "Fungsi tokoh agama untuk menyadarkan mereka. Karena hal-hal yang begini sebetulnya kalau kita runut dari akarnya sebetulnya dari akidah sekuler (memisahkan agama dari kehidupan). Harus dikembalikan kepada akidah tauhid, kembali kepada nilai-nilai syariat agama," tandasnya. []

SHARE:

Artikel Terkait

Soroti Sengketa Dokumen Pendidikan Gibran, Munarman Desak MK Uji Syarat Administrasi dan Kerugian Rakyat

Dekan FAI UIKA: Implementasi Perwali P4S, Sekolah dan Masjid Wajib Hadirkan Konselor

Kiai Didin: Agar Perwali P4S Efektif, Semua Pihak Harus Mengawal Implementasinya

Perwali P4S Terbit, MT Abu Hanifah Siap Kawal Implementasinya

Mantan Ketua DPRD Kota Bogor Apresiasi Perwali P4S: Penantian Lima Tahun Akhirnya Berbuah Aturan Pelaksana

Apresiasi Terbitnya Perwali P4S, MUBR: Kita Kawal Bersama Agar Efektif