Pemerintah Gagal Jaga Ekosistem Bisnis Usaha Tani

Sebagai negara agraris, kebijakan bidang pertanian kita tak memiliki konsep dan konsistensi yang jelas. Itu sebabnya isu-isu pertanian di Indonesia masih tetap didominasi oleh wacana subsistensi, seperti ketahanan pangan dan sejenisnya. Janji untuk swasembada pangan tak tercapai, impor semakin dominan terutama untuk beras, gula, jagung, sampai garam. Secara garis besar, menurut saya ada dua masalah yang membuat kenapa sektor pertanian kita terus-menerus terbelenggu, tak mencapai banyak kemajuan. Pertama adalah soal konsep. Dan kedua adalah soal konsistensi. Terkait dengan konsep, kita tak pernah memiliki desain kebijakan pembangunan pertanian yang komprehensif. Padahal, pertanian adalah tulang punggung negara kita, karena sebagian besar rakyat kita bekerja di sektor ini. Jika kita gagal merumuskan konsep kebijakan yang tepat, maka negara ini bisa ambruk. Namun, di sisi lain, konsep yang bagus saja tak cukup. Meskipun kita punya konsep bagus, misalnya, tapi jika tidak diimplementasikan secara konsisten, juga tak akan ada hasilnya. Itu sebabnya, menurut saya, konsep dan konsistensi adalah kata kunci keberhasilan. Ini yang saya lihat tidak ada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Misalnya terkait kebijakan harga pangan, apa sebenarnya orientasi kita? Apakah harga murah untuk konsumen, ataukah kemakmuran petani produsen? Jika orientasinya harga murah, maka kebijakan impor pangan jorjoran mungkin harus diterima. Tapi, akibatnya kan petani produsen kita bisa mati?! Sebaliknya, jika orientasinya adalah kemakmuran petani produsen, berarti kita harus memberikan ruang toleransi yang cukup bagi petani untuk mendapatkan insentif. Jangan tiap kali petani mendapatkan harga bagus, langsung ditutup dengan impor. Jikapun impor pangan tidak bisa dihindari, tetap saja ada satu prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh sebuah negara agraris, yaitu jangan sampai impor itu merugikan petaninya sendiri. Inilah yang tidak saya lihat dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam kasus impor gula, misalnya, tahun ini pemerintah telah menerbitkan izin impor sebesar 3,6 juta ton GKR (Gula Kristal Rafinasi). Jumlah izin tersebut sangat aneh, sebab kebutuhan industri makanan dan minuman dalam negeri kita hanyalah sebesar 2,4 hingga 2,5 juta ton GKR saja. Ujungnya, kebijakan ini jelas merugikan para petani tebu kita. Menurut saya, sebagai negara agraris, orientasi pembangunan kita mestinya kemakmuran petani. Kegairahan produksi, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, harus didesain sebagai konsekuensi adanya rangsangan insentif bagi petani. Maksudnya, jika petani produsen mendapatkan insentif menarik, dari pengalaman sejarah, produksi komoditas otomatis akan bertambah kok. Masalahnya, bagaimana kita meningkatkan insentif bagi petani? Saya melihat, di sinilah kita perlu meningkatkan ‘human capital’ petani, terutama terkait kemampuan entrepreneurship mereka. Petani kita harus dididik bukan hanya mengenai teknik dan teknologi baru pertanian, yang bersifat ‘on farming’, melainkan juga strategi usaha tani, yang bersifat ‘off farming’.Pemerintah harus memberdayakan kembali para penyuluh pertanian. Para penyuluh harus diberdayakan dengan perspektif baru, yaitu penyuluhan usaha tani. Kita harus mengubah perspektif pembangunan pertanian kita dari orientasi subsisten menjadi orientasi komersial. Petani harus dididik menjadi pengusaha. “Tugas pemerintah, selain memberikan penyuluhan dan pelatihan, adalah menciptakan ekosistem bisnis pertanian yang kondusif, baik di level input maupun di level output. Di level input, misalnya, penting sekali Pemerintah memberikan subsidi. Misalnya di bidang peternakan, karena konsumsi daging kita masih rendah, maka Pemerintah harus memperhatikan betul industri peternakan. Menurut data yang saya pegang, tingkat konsumsi daging kita memang masih tergolong rendah, hanya 11,6 kilogram per kapita per tahun. Jangan jauh-jauh membandingkan konsumsi daging kita dengan Amerika dan Australia, yang masing-masing mencapai 120 kg dan 111 kg per kapita per tahun, karena angka konsumsi kita masih jauh di bawah negara-negara tetangga, seperti Malaysia, yang konsumsinya mencapai 52,3 kg, Filipina yang konsumsinya mencapai 33 kg, atau bahkan Thailand yang konsumsinya mencapai 25,8 kg. Ada dua isu kenapa konsumsi daging kita masih rendah, yaitu harga dan masalah ketersediaan. Untuk menutupi dua persoalan itu, harus ada subsidi bibit ternak sapi dan domba, atau kambing, untuk menggiatkan kembali peternakan rakyat, selain tentunya mendukung peternakan berskala industrial. Untuk konteks peternakan ayam, yang harus dikontrol oleh pemerintah adalah harga dan suplai pakan, agar industri ayam petelur kita tidak rontok. Begitu juga dengan sektor perberasan. Ada beberapa kebijakan Pemerintah yang menurut saya perlu dikoreksi. Misalnya, kebijakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) harus segera diubah menjadi Harga Dasar, agar Bulog bisa kembali berperan sebagai badan penyangga pangan. Selama ini kebijakan HPP telah membatasi fungsi Bulog dan menjadikan petani tak punya posisi tawar. Yang tak kalah penting untuk menjaga agar ekosistem bisnis usaha tani tetap berjalan adalah reforma agraria. Inilah yang gagal dijalankan oleh pemerintahan sekarang ini. Meskipun saat kampanye dulu disebutkan akan mendistribusikan lahan seluas 9 juta hektar dan menyediakan 12,7 juta hutan kelola rakyat lewat sistem perhutanan sosial sampai 2019, namun realisasinya sangat jauh. Bagaimana bisa agenda reforma agraria berjalan, jika pemerintah sendiri baru merilis Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria sesudah empat tahun berjalan. Itu benar-benar tidak menunjukkan komitmen serius melaksanakan agenda reforma agraria. Untuk menutupi kegagalan itu, Pemerintah memberikan hiburan kepada rakyat melalui kegiatan bagi-bagi sertifikat langsung oleh Presiden, seolah itulah program reforma agraria. Padahal, program sertifikasi dan legalisasi tanah melalui Prona itu sebenarnya telah ada sejak tahun 1981. Dan Prona sebenarnya tidak tepat disebut sebagai bagian dari reforma agraria. Tidak pantas Pemerintah mengklaim program bagi-bagi sertifikat tadi sebagai bentuk reforma agraria. Kembali lagi ke isu pokok, sekali lagi sebagai negara agraris orientasi pembangunan pertanian mestinya adalah kemakmuran petani. Kita harus bisa memakmurkan petani dulu sebelum menjadi negara industri yang kuat. Itu sebabnya, menurut saya sebelum Pemerintah bicara mengenai Revolusi Industri 4.0, mereka seharusnya terlebih dahulu bicara bagaimana menjadikan petani sebagai kelas pengusaha baru. Tanpa menjadikan petani sebagai kelas pengusaha, omong kosong saja kita bicara Revolusi Industri 4.0. Dr. Fadli Zon, M.Sc.Ketua Umum DPN HKTI, Wakil Ketua DPR RI

SHARE:

Artikel Terkait

Fadli Zon Ajak Negara-Negara Islam Boikot Produk Terafiliasi Israel

Puji Tiga Negara Eropa Akui Kedaulatan Palestina, Ketua BKSAP Harap Negara Lain Mengikuti

Parlemen Indonesia Walk Out Saat Israel Ajukan Pembelaan Menyerang Palestina

Ketua BKSAP Dorong Parlemen Dunia Bersikap untuk Hentikan Konflik di Palestina