Refleksi HAN 2026: Akankah Lahir Generasi Pembangun Peradaban?

Hari Anak Nasional (HAN) 2026 yang diperingati pada Kamis, 23 Juli 2026, mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan”. Tema tersebut mengandung harapan besar agar seluruh anak negeri tumbuh dalam lingkungan yang aman dan nyaman melalui Gerakan Nasional #RuangAmanNyamanAnak (Gernas RANA). Namun, harapan itu berbanding terbalik dengan kondisi yang ironis hari ini. Tema ini bak titik terang atas banyaknya bahan refleksi yang menyakitkan. Data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan di sekolah meningkat tajam sepanjang 2026. Bahkan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut perlindungan anak berada dalam kondisi darurat, mulai dari kekerasan fisik, seksual, hingga eksploitasi digital yang terjadi di rumah maupun di sekolah. Allah Swt. telah mengingatkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan yang tampak di tengah masyarakat merupakan akibat ulah tangan manusia sendiri agar mereka kembali kepada Allah. Ayat ini menjadi pengingat bahwa timbulnya kerusakan disebabkan oleh manusia yang jauh dari aturan Allah, baik dalam skala individu, masyarakat, maupun tata kelola kehidupan. Kita harus menyadari bahwa sistem hari ini yang berasaskan sekularisme—yaitu pemisahan agama dari kehidupan—merupakan akar kerusakan yang seharusnya menjadi pengingat agar manusia kembali kepada aturan Allah. Perlindungan Anak Tidak Cukup dengan Seremoni Islam memandang anak sebagai amanah Allah yang harus dijaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan masa depannya. Karena itu, dibutuhkan kerja sama berbagai pihak untuk menumbuhkan akidah, akhlak, dan ruang aman bagi mereka. Islam merancang terwujudnya masa depan anak melalui sinergi tiga lapis utama. Lapis pertama adalah keluarga yang mendidik dengan iman, adab, ilmu, dan kasih sayang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, kita diperintahkan untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Imam Ibnu Katsir menafsirkan bahwa terdapat kewajiban orang tua untuk mendidik anak agar taat kepada Allah, menjauhkan mereka dari kemaksiatan, dan membentuk kepribadian Islam sejak dini. Lapis kedua adalah masyarakat yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surah Ali 'Imran ayat 104, harus ada masyarakat yang saling amar ma'ruf jika melihat kemungkaran. Masyarakat tidak boleh menormalisasi banyaknya konten yang merusak, melainkan harus terus melakukan pengawasan serta mendampingi korban jika ada di sekitar lingkungannya. Lapis ketiga adalah negara yang menerapkan syariat secara menyeluruh. Negara berkewajiban menjaga ruang publik dari kemaksiatan seperti menutup konten pornografi dan kekerasan, memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua level masyarakat, serta menegakkan hukum yang adil bagi pelaku kejahatan sesuai syariat. Kegemilangan Pendidikan Islam Sejarah peradaban Islam telah memperlihatkan bahwa pemenuhan pendidikan merupakan kewajiban negara. Rasulullah saw. mengutus Mus'ab bin 'Umair untuk mengajarkan Al-Qur'an dan Islam kepada penduduk Yatsrib setelah adanya Baiat 'Aqabah pertama. Rasulullah saw. juga menjadikan Masjid Nabawi sebagai tempat tinggal Ahlus Suffah yang belajar langsung kepada beliau, hingga mereka menjadi ulama yang diutus ke berbagai daerah untuk mengajarkan Islam. Termasuk pula kebijakan Rasulullah saw. yang menjadikan tawanan Quraisy yang mampu membaca dan menulis untuk mengajarkan baca-tulis kepada anak-anak kaum muslimin. Pada masa Khulafaur Rasyidin hingga Daulah Utsmaniyah selama 13 abad, negara menyediakan akses pendidikan yang terjangkau bahkan gratis. Anak-anak memulai pendidikan di kuttab dengan belajar membaca, menulis, Al-Qur'an, akidah, adab, bahasa Arab, dan ilmu syariat, kemudian melanjutkannya dengan belajar di masjid maupun madrasah. Pada abad ke-11 Masehi, berdiri Madrasah Nizamiyah yang didanai negara melalui Baitulmal dan wakaf. Negara menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan pokok dan memberikan penghormatan tinggi kepada guru serta ulama, sehingga pendidikan menjadi pilar utama pembangunan peradaban. Dalam kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun menuliskan bahwa pendidikan adalah sarana untuk membentuk malakah atau karakter dan kompetensi yang melekat. Dari situ, terjadi pembiasaan dan tercipta lingkungan baik yang membentuk karakter islami, sementara lingkungan sosial yang buruk dan rusak akan melahirkan generasi yang rusak pula. Maka, negara yang memiliki peran sebagai ra'in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung rakyat) memiliki kewajiban untuk membangun sistem pendidikan yang berlandaskan akidah Islam, bukan sekularisme yang semakin menjauhkan dari Allah sebagai pengatur kehidupan. Negara memiliki wewenang untuk menciptakan tata pergaulan yang menjaga kehormatan anak, bukan sekadar slogan dan seremoni semata. Negara memiliki kewajiban mengawasi media dan ruang digital agar tidak membiarkan konten yang merusak beredar bebas demi keuntungan para kapitalis. Selain itu, negara harus memperkuat peran keluarga sebagai madrasah pertama serta memberikan sanksi yang tegas dan adil terhadap pelaku kekerasan sehingga menimbulkan efek jera. Sebab, sebagaimana disebutkan dalam kitab Nidzam al-Islam karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, negara memiliki tanggung jawab untuk menerapkan syariat secara menyeluruh sehingga kehidupan berjalan sesuai hukum Allah. Maka, Hari Anak Nasional semestinya menjadi momentum muhasabah bahwa anak adalah generasi pewaris peradaban. Mereka tidak cukup hanya disayangi, tetapi juga memerlukan penjagaan terhadap fitrahnya oleh sistem kehidupan yang benar, sebagaimana yang diwariskan oleh Rasulullah saw. dalam peradaban Islam. [] Muthi’ah Raihana (Praktisi Pendidikan)

SHARE:

Artikel Terkait

Raizal Arifin Resmi Buka Matamuda dan MPLS di Sekolah Lingkungan PUI

LGBT Tantangan Nyata Peradaban Manusia

Ketika Demokrasi Kehilangan Ruh Moral dan Menyerupai Kerajaan

Iduladha 1447 H, Ponpes Husnul Khotimah Serukan Bangun Peradaban Lewat Tarbiyah Keluarga

Donald Trump dan Merosotnya Peradaban Amerika

Integrasi Ilmu Agama dan Umum: Menyatukan Akal, Wahyu, dan Peradaban