Saiful Mujani Persoalkan Sila Pertama Pancasila, Apa Urusannya?
“Kalau yang survei dari pemerintah atau perguruan tinggi mungkin bisa jadi diperhitungkan, kalau dari dia tujuan dia apa? Apalagi sampai mempertanyakan sila pertama, Pancasila seolah mau dia ganti,” ujar Ridwan Saidi.
Ridwan menyarankan Saiful Mujani cari tema survei yang lebih bermanfaat ketimbang hanya membuat gaduh masyarakat.
“Coba buat survei tema lain yang lebih relevan saat ini dibicarakan, banyak masalah hukum, ekonomi dan politik yang jadi sorotan publik. Jadi buat apa sebenarnya suvei seperti ini?,” terangnya.
Karena ia menegaskan kembali Pancasila sudah final, tinggal dijalankan saja oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi kalau ada yang mempersoalkan lagi sebetulnya hanya cari perhatian, dan ditanggapi biasa saja.
“Buat saya ini dah final buat apa Pancasila ditanggapi, yang penting pemerintah sudah menjalankan belum Pancasila itu, sudah itu saja,” imbuhnya.
Sebelumnya dalam survei Saiful Mujani dia mengatakan dengan banyaknya aturan syariat di Indonesia maka sila pertama, Ketuhanan yang Maha-Esa hanya berlaku bagi agama Islam saja. Saiful melihat bahwa Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan yang Maha-Esa, sering dijadikan dasar bagi proses syariatisasi tersebut.
“Ini membuat sila pertama Pancasila kehilangan kemampuan untuk menampung keragaman agama yang ada di Indonesia,” katanya dalam program Bedah Politik episode “Ketuhanan Maha Esa Hanya Menurut Islam?” di kanal Youtube SMRC TV, pada Kamis (14/7/2022).
Saiful menjelaskan temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), pada Mei 2022. Dalam survei itu melacak seberapa setuju atau tidak setuju masyarakat dengan tiga pendapat yang muncul mengenai sila pertama Pancasila.
Pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia harus berdasar pada Ketuhanan yang Maha-Esa sebagaimana diyakini oleh pemeluk agama Islam. Dia mengungkapkan yang setuju atau sangat setuju dengan pandangan ini sebanyak 44,4 persen.
Sementara yang tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan pandangan tersebut, sebesar 51,7 persen. Masih ada 3,9 persen yang tidak menjawab. “Masih cukup besar di dalam masyarakat yang melihat Ketuhanan yang Maha-Esa tidak cukup jadi dasar sebuah pluralisme dalam kehidupan beragama di Indonesia,” katanya.
red: a.syakira
